DENPASAR – Laporan model A Polresta Denpasar yang memaksa bakal calon DPD RI, Ketut Putra Ismaya “bermalam” di Polresta Denpasar, Senin (20/8) hingga Selasa (21/8) hari ini diduga sarat kepentingan politis.
Apa yang dilakukan penyidik jelas-jelas tidak sejalur dengan pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Andi Fairan menyebut
peristiwa antara relawan Keris dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali di Jalan DI Panjaitan Nomor 10 Denpasar, Senin (13/8) sekitar pukul 15.30 lalu adalah sebuah kesalahpahaman.
Direskrimum bahkan menyebut kasus tersebut dengan istilah “sudah aman” dan meminta Jawa Pos Radar Bali berkoordinasi lebih lanjut dengan Polresta Denpasar.
“Ini laporan model A. Tidak ada pelapor, tidak ada korban, tidak ada barang bukti, tidak ada kerugian meterial. Baliho yang diturunkan merupakan sumbangan dari para relawan Keris,” ungkap kuasa hukum Keris, Togar Situmorang.
Dikejar lebih lanjut apakah oknum polisi yang menemukan adanya dugaan peristiwa pidana membawa atau menghadirkan saksi yang menjadi korban relawan Keris, Togar menjawab tidak ada.
Pihak Satpol PP Provinsi Bali yang jelas-jelas berdamai dengan relawan Keris setelah sebelumnya sempat terlibat ketegangan hingga Senin (20/8) belum dihadirkan pelapor.
“Ini bahaya. Aparat menahan seseorang tanpa ada korban dan barang bukti arahnya ke sikap sewenang-wenang. Siapa yang membuat laporan model A ini? Akan kami laporkan balik ke Propram Polda Bali,” tegas Togar.
Dirinya juga menyentil taksiran nominal kerugian yang dialami korban. “Ini korbannya siapa? Berapa kerugiannya? Rp 2,5 juta?
Apakah kerugian sebesar itu bisa menjadi dasar seseorang ditahan? Lantas yang sebenarnya menjadi pelaku ini siapa?” ungkapnya heran.
Togar meminta institusi kepolisian, khususnya Polresta Denpasar tidak mengait-ngaitkan posisi Keris selalu individu yang memiliki hak politik dengan organisasi yang digelutinya.
Disinggung soal dugaan melawan pejabat institusi Satpol PP Provinsi Bali, Togar kembali bertanya kepada Jawa Pos Radar Bali.
“Melawan pejabat siapa? Di mana letak melawan pejabatnya? Apakah karena memasang baliho? Berarti banyak caleg dong yang melawan pejabat?
Kenapa tidak ditangkap saja semuanya? Orang sudah ketawa-ketawa (relawan Keris dan Satpol PP, red). Kok bisa jadi begini?” tegasnya.
Togar menambahkan pihaknya keberatam dengan cara-cara seperti itu. “Ismaya diundang pihak kepolisian. Tanpa mengeluarkan surat Ismaya langsung digiring.
Ismaya ikut saja. Betapa kooperatifnya Ismaya. Polisi punya pekerjaan yang banyak. Janganlah seperti ini,” pintanya sembari menyebut
ini bukan lagi zaman Orde Baru di mana masyarakat sipil seenaknya bisa diinterogasi dan dieliminasi “penguasa”.
Hal lain yang diakui Togar membuat pihaknya keberatan adalah permintaan polisi agar Keris menjalani tes urine.
“Mau ada sita hp, tes urine, terlalu prematur untuk mencari kesalahan-kesalahan Ismaya. Ini akan kita lawan yang namanya kepongahan penguasa.
Ini otoriter. Ini cara-cara Orde Baru,” tegasnya. Togar mensinyalir ada dugaan Keris dibidik lawan politiknya.
