SINGARAJA – Wacana Pemkab Buleleng membeli tiga unit alat berat berupa excavator untuk pemulihan lahan pertanian, dan pembuatan kompos dipastikan batal.
“Ya ditunda. Karena memang mekanisme pengadaannya butuh waktu panjang,” kata Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka.
Menurut Puspaka alokasi anggaran itu akan dialokasikan pada sektor lain yang lebih membutuhkan.
“Kebetulan APBD butuh biaya signifikan untuk penyeimbang struktur.
Maka (biaya pembelian excavator) diambil dan digeser ke program lain.
Kami distribusikan berdasar (program) prioritas.
Di perubahan terpaksa (pembelian excavator) dihapus,” jelasnya.
Meski begitu Puspaka mengaku pemerintah akan mengajukan usulan kembali pada APBD 2019 mendatang.
Pihaknya pun meminta instansi teknis, dalam hal ini Dinas Pertanian Buleleng, agar bisa melaksanakan program itu tepat waktu.
Mengingat proses tender untuk kebutuhan spesifik seperti alat berat, kerap kali memakan waktu lama.
Asal tahu saja, wacana pembelian excavator itu sempat dikiritisi oleh DPRD Buleleng dalam pembahasan APBD 2018.
Saat itu dewan mempertanyakan dengan urgensi pembelian alat berat.
Bahkan dewan khawatir pembelian alat berat justru mubazir dan tak sesuai dengan program perencanaan awal.
Namun dewan akhirnya menyetujui anggaran itu, setelah pemerintah menyatakan wacana itu telah dibahas dalam Musrenbang.
SINGARAJA – Wacana Pemkab Buleleng membeli tiga unit alat berat berupa excavator untuk pemulihan lahan pertanian, dan pembuatan kompos dipastikan batal.
“Ya ditunda. Karena memang mekanisme pengadaannya butuh waktu panjang,” kata Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka.
Menurut Puspaka alokasi anggaran itu akan dialokasikan pada sektor lain yang lebih membutuhkan.
“Kebetulan APBD butuh biaya signifikan untuk penyeimbang struktur.
Maka (biaya pembelian excavator) diambil dan digeser ke program lain.
Kami distribusikan berdasar (program) prioritas.
Di perubahan terpaksa (pembelian excavator) dihapus,” jelasnya.
Meski begitu Puspaka mengaku pemerintah akan mengajukan usulan kembali pada APBD 2019 mendatang.
Pihaknya pun meminta instansi teknis, dalam hal ini Dinas Pertanian Buleleng, agar bisa melaksanakan program itu tepat waktu.
Mengingat proses tender untuk kebutuhan spesifik seperti alat berat, kerap kali memakan waktu lama.
Asal tahu saja, wacana pembelian excavator itu sempat dikiritisi oleh DPRD Buleleng dalam pembahasan APBD 2018.
Saat itu dewan mempertanyakan dengan urgensi pembelian alat berat.
Bahkan dewan khawatir pembelian alat berat justru mubazir dan tak sesuai dengan program perencanaan awal.
Namun dewan akhirnya menyetujui anggaran itu, setelah pemerintah menyatakan wacana itu telah dibahas dalam Musrenbang.
