BADUNG – Reformasi memberi angin segar bagi dinamika politik dalam negeri, khususnya Bali. Hal ini ditandai dengan masuknya mantan aktivis dalam komisi negara.
Antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas, KIP, Ombudsman, partai politik, dan parlemen.
Termasuk menjadi eksekutif di pusat dan daerah. Sayangnya, 20 tahun orde reformasi berlalu, masyarakat Pulau Dewata belum juga dewasa dalam berpolitik.
Mirisnya, para mantan aktivis yang duduk di kursi eksekutif dan legislatif juga gagal mendorong reformasi politik.
Bahkan terjadi “sublimasi”. Dalam artian banyak terjebak dan menjadi apa yang dulu ditentang atau dilawan saat masih di jalanan.
Secercah harapan sempat hadir kala mantan aktivis 1998, I Gusti Ngurah Komang Karyadi memutuskan terjun ke dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Jembrana.
Sayangnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali sekaligus Dewan Nasional Walhi 1996-2001 gagal bertarung memperebutkan kursi DPRD Provinsi Bali lantaran tak lulus syarat administrasi.
Syukurnya, PSI masih memiliki stok calon yang tidak kalah mentereng dari Bumi Keris, Badung. Dia adalah I Wayan Swarsa.
Mantan Bendesa Adat Kuta yang merupakan lulusan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) PRODIP III Keuangan Jakarta itu
akhirnya bersedia terjun ke dunia politik setelah mendapat “kode khusus” langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dalam Pemilu 2019, sosok yang akrab disapa Jero I Wayan Swarsa ini mengusung tagline Kula-Kanti Jagat Bali (Satu Saudara, Satu Sahabat, Sama-sama Bangun Bali).
Menariknya, pria yang kini mengelola PT Bali Diva Utama (usaha akomodasi hotel) dan PT Cahaya Nusa Dawa (usaha es balok perikanan)
ini juga menulis buku sebagai bekal bertarung sebagai caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Bali 2 (Badung) nomor urut 1.
Sederet prestasi mentereng pernah diraih alumnus SMA Negeri 1 Denpasar asal Banjar Buni, Kuta itu.
Di bawah komandonya sebagai bendesa (2013-2018), Desa Adat Kuta meraih juara satu lomba desa adat se-Kabupaten Badung tahun 2014.
Pada tahun yang sama, juara 1 lomba desa adat atau pakraman se- Provinsi Bali juga berhasil diboyong ke “kampung turis”.
Selaku Bendesa Adat Kuta, Swarsa juga meraih penghargaan Kerthi Budaya dari Bupati Badung tahun 2014 karena melestarikan kesenian langka Sang Hyang Jaran.
Penghargaan lain yang dia raih adalah sebagai individu berprestasi Provinsi Bali tahun 2017 dari DPD PDI Perjuangan Bali.
Tak hanya di tingkat lokal, Swarsa juga berbicara lantang di tingkat nasional. Pria kelahiran Kuta, 31 Mei 1972 itu merupakan penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Pendukung Joko Widodo (BPJW) sejak 2018.
Swarsa juga menjadi penasihat Badan Pengurus Pusat (BPP) Laskar Nusantara sejak 2017. Di tingkat lokal, Swarsa mengemban jabatan sebagai Dewan Pembina Badan Pengurus Daerah (BPD) Laskar Nusantara Provinsi Bali.
Swarsa juga merupakan Koordinator Pasubayan Desa Adat/ Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa.
Nyoman Alit, salah seorang tokoh masyarakat Kuta, Rabu (3/10) lalu menyebut Swarsa sebagai sosok yang sangat layak dan tepat mengawal aspirasi masyarakat Bali.
“Masalah kemampuan tidak perlu diragukan lagi. Level dia sudah tingkat nasional. Kepala staf kepresidenan saja kagum
mendengarkan penjelasan rinci Swarsa saat membawa aspirasi gerakan masyarakat Bali Tolak Reklamasi ke Istana Negara beberapa bulan lalu,” bebernya.
Imbuh Nyoman Alit, aspirasi itu terbukti didengarkan Presiden Joko Widodo. “Beliau sangat mampu mewakili kita.
Apalagi soal adat dan budaya. Ini tantangan kita ke depan sebagai wilayah yang hidup dari sektor pariwisata,” tegasnya. (jrb/ken)
