DENPASAR – Pelaku industri pariwisata yang menangani market Tiongkok menuding destinasi wisata di Bali diobral murah sudah terjadi sejak lama.
Kondisi ini pun berlarut dengan memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Pemprov Bali melalui Dinas Pariwisata
dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan pelaku industri pariwisata serta stakeholder terkait untuk mencari solusi dari permasalahan ini.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali AA Gede Yuniartha Putra mengaku dalam posisi sulit. Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mengusulkan pemberlakuan standar tarif untuk hotel untuk mengatasi persaingan bisnis yang tidak sehat.
Namun, tiga hari setelah itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) langsung mendatangi kantornya dan melarang pemberlakuan standarisasi tarif tersebut.
“Usulan itu berupa tarif kesepakatan antara bawah dan atas. Tapi, saya justru dimarahi KPPU. Karena katanya itu bisnis global yang tidak boleh diatur,” ujar AA Gede Yuniartha Putra.
Padahal dalam ini, seharusnya sangat perlu ada kesepakatan harga antarpelaku industri khususnya para travel agen yang menangani market wisman Tiongkok untuk membangun persaingan bisnis yang sehat.
“Kalau murah harganya, kenapa mereka (travel agen) mau. Jadi, ini sebenarnya kesepakatan antar mereka pelaku bisnis. Bali liang kan pemain di industri itu, tapi mereka juga teriak,” bebernya.
DENPASAR – Pelaku industri pariwisata yang menangani market Tiongkok menuding destinasi wisata di Bali diobral murah sudah terjadi sejak lama.
Kondisi ini pun berlarut dengan memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Pemprov Bali melalui Dinas Pariwisata
dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan pelaku industri pariwisata serta stakeholder terkait untuk mencari solusi dari permasalahan ini.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali AA Gede Yuniartha Putra mengaku dalam posisi sulit. Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mengusulkan pemberlakuan standar tarif untuk hotel untuk mengatasi persaingan bisnis yang tidak sehat.
Namun, tiga hari setelah itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) langsung mendatangi kantornya dan melarang pemberlakuan standarisasi tarif tersebut.
“Usulan itu berupa tarif kesepakatan antara bawah dan atas. Tapi, saya justru dimarahi KPPU. Karena katanya itu bisnis global yang tidak boleh diatur,” ujar AA Gede Yuniartha Putra.
Padahal dalam ini, seharusnya sangat perlu ada kesepakatan harga antarpelaku industri khususnya para travel agen yang menangani market wisman Tiongkok untuk membangun persaingan bisnis yang sehat.
“Kalau murah harganya, kenapa mereka (travel agen) mau. Jadi, ini sebenarnya kesepakatan antar mereka pelaku bisnis. Bali liang kan pemain di industri itu, tapi mereka juga teriak,” bebernya.
