TABANAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan mencacat ada sekitar 412 pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk usia pensiun di tahun 2020.
Ratusan PNS yang pensiun tersebut terdiri dari unsur tenaga guru dan non guru. Namun, dominan yang masuk usia pensiun adalah tenaga guru sebanyak 253 orang dan sisinya non guru sebanyak 159 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan I Wayan Sugatra mengatakan mayoritas ASN yang pensiun di Tabanan adalah berprofesi guru.
Sisanya ASN yang di OPD dan tenaga kesehatan. Banyak guru yang pensiun saat ini sudah barang tentu Tabanan akan mengalami kekurangan tenaga pengajar/pendidik.
Hampir setiap tahun guru (PNS) di Tabanan dengan rata-rata pensiun 200-300 orang dengan usia pensiun guru tetap 60 tahun.
“Kami sudah sampai kepada pimpinan banyak guru yang pensiun tahun ini. Agar kami dapat usulkan untuk formasi penerimaan CPNS guru dan CPNS bidang lainnya dimasing-masing OPD tahun 2021,” ujar Sugatra.
Menurut Sugatra, data mayoritas guru PNS yang pensiun tahun ini juga sudah pihaknya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Tabanan.
Agar mereka dapat menggantikan tenaga pengajar (guru) yang pensiun dengan memperpanjang masa guru kontrak.
Bahkan yang terbaru juga sudah pihaknya sampaikan soal formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Formasi P3K akan dibuka tahun 2021, karena semua guru non pegawai berpeluang bisa mendaftar. Baik itu guru kontrak dan guru honorer.
“Data guru yang mendaftar masih dalam proses di Dinas Pendidikan dan selesai pada bulan Desember ini. Kemungkinan Tabanan untuk guru yang diusulkan agar mendapat P3K sebanyak 1.000 orang pengajar,” terangnya.
Sugatra juga menambahkan ada program P3K bagi non PNS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat.
Program ini sangat membantu pemerintah daerah, lantaran banyak guru di daerah yang belum bisa diangkat menjadi CPNS. Kendati mereka sudah mengabdi sampai puluhan tahun.
Seleksi P3K nantinya akan dilakukan secara daring. Termasuk guru non pegawai yang sudah berusia 35 tahun lebih bisa mengikuti.
“Segala proses seleksi nantinya diatur oleh pemerintah pusat. Termasuk gaji dari P3K nanti dari pemerintah yang disalurkan melalui pemerintah daerah,” pungkasnya.
