dprd buleleng

Wacana penghapusan pegawai pemerintah non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga kontrak, berpotensi memunculkan gejolak ekonomi. Sebab ada ribuan orang yang terancam kehilangan pekerjaan secara mendadak.

Keberadaan patung penyu di kawasan Pantai Penimbangan kembali jadi sorotan. Sebab patung itu tak kunjung selesai. Bahkan kini sosok penyu yang diharapkan menjadi ikon pantai, tak lagi nampak.

DPRD Buleleng mengingatkan bahwa pengembang perumahan wajib menyerahkan fasilitas umum mereka pada pemerintah. Ketentuan itu akan dipertegas kembali dalam peraturan daerah. Sehingga lebih mengikat lagi para pengembang perumahan.

Penanganan kasus rabies di Kabupaten Buleleng kembali jadi sorotan DPRD Buleleng. Kali ini Fraksi Golkar DPRD Buleleng mengkritisi penanggulangan rabies di Bali Utara. Mereka menilai penanganan rabies saat ini belum optimal, hingga memicu korban jiwa.

Pengembang kawasan perumahan di kabupaten Buleleng didesak membuat instalasi pengelolaan limbah. Saat ini DPRD Buleleng tengah membahas regulasi pengelolaan limbah.

Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Buleleng, menyebut kondisi sungai di Buleleng memprihatinkan. Terutama di kawasan hilir. Kini sungai di kawasan hilir mengalami pencemaran limbah. Kualitas air baku sungai disebut terus mengalami penurunan.

DPRD Buleleng mengumumkan usulan pemberhentian kepala daerah. Dalam hal ini Bupati-Wakil Bupati Buleleng yang kini dijabat Putu Agus Suradnyana-I Nyoman Sutjidra. Masa jabatan keduanya akan berakhir pada 27 Agustus mendatang.

Salah seorang pengusaha di Buleleng, Gede Suardana, mengadukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) ke DPRD Buleleng. Pengusaha itu tak terima karena dianggap melaporkan kondisi usaha yang tidak faktual alias mengemplang pajak, khususnya pajak restoran. Padahal dia merasa tidak pernah menarik pajak restoran pada konsumen.

Pemerintah berjanji segera menuntaskan pembangunan gedung Buleleng Command Centre (BCC). Gedung yang berada di areal Kantor Bupati Buleleng itu sudah dibiarkan mangkrak selama 2 tahun terakhir.

Dewan Klaim Banyak Kartu Indonesia Sehat yang Terblokir