pemkab buleleng

DPRD Buleleng menilai upaya pemerintah memberdayakan para petani masih setengah hati. Sebab perkembangan sektor pertanian hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

Para pegawai pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai memburu berkas-berkas yang terkait dengan dokumen kerja. Seperti kontrak kerja dan slip gaji. Konon, berkas tersebut akan menjadi salah satu dokumen utama yang dijadikan usulan formasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng mulai memetakan desa yang rawan kekeringan. Terlebih sudah hampir dua bulan hujan tak menetes di Bali Utara. Sehingga beberapa desa pun mulai terancam kekeringan.

Regulasi pemberian program kesejahteraan sosial alias program pengentasan kemiskinan, kini kian pelik. Tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS), bukan jaminan seseorang akan dapat program. Kini penentuan program dilakukan lewat forum musyawarah desa/kelurahan.

 Momen Agustus sebagai bulan kemerdekaan ternyata dianggap belum semarak. Masih banyak rumah-rumah dan lokasi usaha di sepanjang jalan-jalan protokol Kota Singaraja, yang belum memasang bendera. Polisi Pamong Praja pun harus turun tangan mengajak masyarakat mengibarkan bendera maupun umbul-umbul.

Pemilik usaha Kopi Manji, mengancam menutup usahanya di Buleleng. Pengusaha itu merasa kecewa gegara pemerintah mendadak menjadikan usaha kedai kopi di Jalan Udayana Singaraja itu, sebagai pengusaha yang memiliki utang pajak pada pemerintah. Mereka mengklaim tak pernah mendapat pembinaan dari pemerintah, hingga akhirnya ditetapkan sebagai penghutang pajak.

Polisi Pamong Praja mulai menertibkan pengguna air bawah tanah (ABT) secara ilegal. Ditengarai banyak badan usaha yang menggunakan ABT dalam jumlah besar, namun tak membayar pajak. Padahal ketersediaan ABT mulai menipis.

Kasus kematian pada ibu hamil dan ibu melahirkan di Buleleng melonjak tajam. Pemerintah menuding pandemi covid-19 menjadi penyebab melonjaknya kasus tersebut. Terutama saat varian delta merebak pada pertengahan tahun 2021 lalu.

Kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng masih mendominasi. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Buleleng mencatat, lebih dari separo kasus kekerasan melibatkan anak. Baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Buleleng, menetapkan Bendesa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea sebagai tersangka. Warkadea menjadi tersangka karena tersangkut kasus penyertifikatan tanah Bale Banjar Adat Kaja Kangin, Desa Adat Kubutambahan.