DENPASAR – Bali tak punya apa-apa selain pariwisata. Bila suntikan dana dari sektor yang menyetor devisa Rp 70 triliun bagi kas negara ini tersendat, maka roda perekonomian Bali dipastikan lumpuh.
Bukti nyata terpampang pada penghasilan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung yang tergerus akibat bencana alam Gunung Agung,
gempa Lombok, dan pengeboman di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan 13-14 Mei 2018 lalu.
Terakhir, yang tak kalah mencengangkan adalah terkuaknya paket wisata murah ala Tiongkok yang membuat banyak pihak kebakaran jenggot.
Togar Situmorang memastikan pihak eksekutif Provinsi Bali maupun seluruh bupati di Bali harus pandai berhemat bila ingin belanja APBD berjalan.
Termasuk memikirkan celah penghasilan lain. Mendatangkan banyak turis ke Bali namun tidak berkualitas alias “sing ngabe pis” (tidak bawa uang) terangnya hanya akan menghabiskan energi.
“Wisatawan Tiongkok masuk atau nggak ke Bali kita pasti nggak rugi kok. Jadi tidak penting mereka berwisata ke sini kalau duitnya tidak masuk ke kantong kita,” tegas Togar.
Ditambahkannya, fakta menegaskan kabupaten terkaya di Bali, yakni Badung juga terseok-seok memenuhi target PAD.
Dari target pajak Rp 5,9 triliun lebih baru terealisasi Rp 2,7 triliun atau masih kurang Rp 3,2 triliun lebih.
Caleg DPRD Provinsi Bali No.7 Dapil Denpasar dari Partai Golkar itu menegaskan melorotnya pajak berpotensi mempengaruhi belanja langsung mau pun tak langsung pada APBD tahun 2018.
Intinya, tegas Togar, Pemerintah Kabupaten Badung tak akan bisa jor-joran dalam menggelontorkan bantuan hibah kepada kelompok dan anggota masyarakat Badung mau pun luar Badung.
Pada APBD induk 2018 saja bantuan hibah dianggarkan Rp 662.432.271.060. Namun pada APBD Perubahan 2018 bantuan hibah kembali ditambah sebesar Rp 206.600.000.000.
Jadi total hibah digelontor selama setahun mencapai Rp 869.032.271.060. “Dengan melorotnya target pendapatan ini tentu
berpotensi mempengaruhi belanja pada APBD tahun 2018. Seperti pembangunan infrastruktur, belanja pegawai, dan lainnya itu terancam,” terangnya.
Menariknya, Togar menyebut ada terobosan menarik yang harus berani diambil Bali layaknya Malaysia. Untuk mengalahkan Indonesia, Togar menyebut, Malaysia yang dominan berpenduduk muslim itu menanggalkan sikap munafik mereka.
Malaysia mengikuti langkah Amerika Serikat, Belanda, Tiongkok, dan Monaco yang melegalkan bisnis kasino. Pusat judi resmi itu bernama Genting Highlands yang berlokasi di Pahang, Malaysia.
“Turis-turis berduit pergi ke sini. Namun tidak sembarang orang bisa masuk. Mereka harus punya member resmi. Termasuk jumlah minimal uang yang harus dimiliki untuk bisa masuk ke kasino,” terang Togar.
Meski menegaskan bahwa judi tidak baik, di sisi lain Togar mengajak masyarakat Bali untuk berpikir lebih jauh.
Dibandingkan didatangi ribuan turis Tiongkok tak berduit, Togar menilai lebih baik yang datang adalah seorang pemain kasino berkantong tebal.
Bebernya, para pemain kasino internasional ini pasti datang ke Bali bila pemerintah serius menggarap alternatif itu.
Pasalnya, para pemain inilah yang menghidupi Malaysia hingga akhirnya bisa bikin Sirkuit Moto GP dan sebagainya.
Bagaimana tidak, umumnya keuntungan perusahaan kasino tersebut 50 persen masuk ke kas daerah di mana kasino tersebut berdiri.
“Sebelum tahun 1980-an, kasino pernah diperbolehkan di Indonesia. Pernah ada kasino di wilayah Jakarta di bawah kepemimpinan Ali Sadikin.
Salah satunya berlokasi di lantai bawah Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Juga ada di Petak Sembilan (PIX), Jakarta Barat dan Hai Lai di Ancol,” beber Togar.
Sayangnya, praktik kasino resmi yang menyetor pajak sangat besar ke kas Jakarta tersebut distop di era 1990-an karena banyak kasino yang diam-diam beroperasi secara ilegal.
Seiring dengan perkembangan media yang maju pesat di abad 21, banyak kegiatan tersebut diberitakan di media.
Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian RI bertindak cepat menutup semua kasino illegal setelah mendapat laporan dari masyarakat.
Bila ingin menghasilkan pendapatan lebih dan terhindar dari bencana turis sing ngelah pis, Togar menilai Bali harus menggenjot peraturan daerah yang memungkinkan kasino dibuka secara legal.
Tentu dengan sejumlah mekanisme ketat dalam pengelolaannya. Termasuk lokasi tempat kasino itu akan dibangun serta harus terintegrasi dengan seluruh kasino terkemuka di dunia.
“1 member Rp 10 miliar. Ini bisa mengangkat martabat Bali. Jujur saja, Malaysia takut dan pasti ketar-ketir bila kasino dibuka di Bali.
Dampak negatifnya akan kecil karena tidak semua orang bisa membeli member senilai Rp 10 miliar. Dampak positifnya, luar biasa,” tegasnya.
Bila telah diatur melalui regulasi yang resmi dan bersifat legal sebagai sarana penunjang wisata internasional, Togar menyebut tentu tidak ada alasan masyarakat bali munafik alias menolak kasino tersebut.
Disinggung soal syarat-syarat kasino dibuka di Bali, Togar menyebut empat syarat mutlak. Pertama, member internasional yang ikut dalam agenda tour kasino dunia.
Kedua, lokasi kasino harus jauh dari tempat pemukiman penduduk dan rumah ibadah. Ketiga, orang lokal tidak bisa masuk, kecuali memiliki pasport dan sudah menjadi member tour kasino dunia.
Keempat, tempat kasino harus didukung oleh hotel bintang 5 dan harus private area, seperti di Nusa Dua dan Nusa Penida. (rba)
