SINGARAJA – Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bung Karno, menjadi sorotan DPRD Buleleng. Penyebabnya, pemasangan patung Bung Karno, gagal dilaksanakan tahun ini.
Dewan pun meminta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng merampungkan pekerjaan proyek itu pada 2020 mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengaku dirinya terkejut saat tahu proyek RTH Bung Karno tak bisa berlanjut.
Terlebih saat tahu pemicu pekerjaan tak berlanjut gara-gara pelaksana proyek tak mampu menyerahkan uang jaminan pekerjaan.
“Ini sangat kami sayangkan. Padahal mekanismenya sudah penunjukan langsung. Kok bisa gagal di tengah jalan. Ini artinya kan ada miskomunikasi sejak awal.
Logikanya kan kalau penunjukan langsung, itu kontrak sudah pasti jalan. Baru sekarang saya dengar proyek penunjukan langsung malah gagal kontrak,” kata Mangku.
Ia pun meminta agar Dinas Perkimta Buleleng melakukan evaluasi secara internal. Mengingat pembangunan RTH Bung Karno merupakan proyek yang sangat prestisius.
Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran cukup besar pada proyek tersebut. Dengan tegas, Mangku meminta agar pada 2020 mendatang proyek sudah selesai 100 persen.
Termasuk patung perunggu yang selama ini gagal dikerjakan, harus telah terpasang. “Eksekutif dan legislatif sudah sepakat dengan proyek ini, termasuk dengan alokasi anggarannya.
Kami minta 2020 proyek ini harus sudah selesai. Tidak ada alasan lagi untuk berkelit. Kami tidak mau lagi dengar kabar buruk ini,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perkimta Buleleng Ni Nyoman Surattini yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, proyek taman Bung Karno akan dikerjakan tuntas pada 2020 mendatang.
Sisa pekerjaan yang belum tuntas yakni pengerjaan Patung Bung Karno, Patung Singa Ambara Raja, finishing panggung utama, kolam air, serta penyediaan fasilitas di taman.
Untuk pekerjaan itu, pemerintah diprediksi membutuhkan anggaran hingga Rp 24,9 miliar. Sebanyak Rp 4,5 miliar berasal dari APBD Buleleng 2020,
Rp 1,4 miliar dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2019, serta sisanya sebanyak Rp 19 miliar dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali.
“BKK nya yang belum pasti, kita menunggu saja, segitu yang kita usulkan, dan mudah-mudahan disetujui semua sehingga rencana kita menuntaskan bisa terlaksana,” jelasnya.
Ia juga menyebut Dinas Perkimta Buleleng masih melakukan review perencanaan. “Kami masih review perencanaan dulu, kalau bisa di Maret sudah selesai perencanaan,
April atau Mei paling lambat sudah mulai kontrak untuk fisiknya. Kami juga harus konsultasi ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Red),” ujarnya.
