SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, akan tetap berjalan.
Meski kini pemerintah terancam menghadapi rasionalisasi anggaran besar-besaran, proyek tersebut dipastikan masuk dalam prioritas.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Gede Sugiartha Widiada yang dihubungi kemarin, menyatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup untuk proyek tersebut.
Total pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 180 miliar, yang dipasang pada dua tahun anggaran.
Masing-masing sebesar Rp 50 miliar yang dipasang pada APBD 2019 lalu, serta Rp 130 miliar yang dipasang pada APBD 2020 ini.
Anggaran tersebut disebut sudah siap dan dalam kondisi terparkir di kas daerah. “Dana itu sudah siap anggarannya. Tahun lalu kan sudah kami siapkan Rp 50 miliar.
Nah tahun ini kami juga sudah siapkan lagi Rp 130 miliar. Memang belum kami bayarkan semua. Karena pembayaran ini kan pakai termin anggaran,” kata Sugiartha.
Sementara itu Sekkab Buleleng Gede Suyasa yang dihubungi terpisah menyatakan hingga kini belum ada hal-hal yang memicu proyek revitalisasi Pasar Banyuasri mengalami kendala dari sisi pendanaan.
Suyasa menyebut, proyek tersebut sebagian memang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran (DBH PHR) Kabupaten Badung.
“Memang dari PHR Badung itu ada Rp 25 miliar. Tapi itu untuk pendanaan tahun lalu. Itu sudah ditransfer dan sudah dibayarkan. Kalau untuk pendanaan tahun ini, tidak ada yang bersumber dari PHR Badung,” kata Suyasa.
Menurutnya pada tahun 2019 lalu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 miliar.
Anggaran itu bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali sebesar Rp 25 miliar dan DBH PHR Badung sebesar Rp 25 miliar.
Sementara untuk tahun 2020 ini, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 130 miliar. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 94,3 miliar,
DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 545,8 juta, DBH Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) sebesar Rp 2,4 miliar,
DBH pajak rokok Rp 255 juta, BKK Pemprov Bali Rp 25 miliar, dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 7,4 miliar.
Meski nantinya akan terjadi rasionalisasi anggaran, Suyasa memastikan pemerintah akan menyediakan anggaran yang cukup untuk proyek revitalisasi Pasar Banyausri.
Suyasa menyatakan proyek tersebut masuk dalam daftar prioritas dalam pelaksanaan proyek fisik di Kabupaten Buleleng.
“Dana dari provinsi juga kami yakini akan tetap ditransfer. Karena ini proyek prioritas, kami usahakan tidak terkendala dari sisi pendanaan dan pembayaran.
Jadi, kontraktor pelaksana bisa melaksanan proyek tanpa ragu. Tidak perlu khawatir pemerintah tidak sanggup membayar,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Buleleng mendesak pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk proyek revitalisasi Pasar Banyuasri.
Dewan khawatir, rasionalisasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 70 miliar, akan berdampak pada proyek tersebut.
