SINGARAJA – DPRD Buleleng memilih realistis dalam penyusunan rekomendasi Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng pada tahun anggaran 2019.
Tahun ini, dewan tak memberikan banyak masukan. Sebab pada tahun anggaran ini sebagian besar program yang dirancang, telah dibatalkan.
Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, poin rekomendasi dari dewan bisa mencapai puluhan. Namun pada tahun ini, hanya ada empat poin rekomendasi yang disampaikan.
Minimnya rekomendasi itu, karena program-program yang tadinya dirancang pemerintah pada tahun 2020 ini, dialihkan untuk optimalisasi penanganan covid-19.
Kemarin (18/5), pimpinan DPRD Buleleng, pimpinan komisi, dan Tim Ahli DPRD Buleleng melakukan pembahasan rekomendasi terhadap kinerja Bupati Buleleng pada tahun anggaran 2019 lalu.
Sebenarnya dari penelusuran dewan, ada beberapa program yang tak optimal realisasinya. Dari 393 program yang telah disusun, ada 57 program yang target capaiannya tak mencapai 50 persen.
Namun dewan akhirnya hanya menyampaikan 4 poin rekomendasi. Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, minimnya poin rekomendasi yang disampaikan dewan, sebenarnya merupakan sikap yang realistis.
“Karena program yang kurang maksimal tahun lalu, tidak bisa dilakukan lagi tahun ini. Karena semua program sudah difokuskan untuk covid-19,” kata Supriatna.
Kalau toh ada rekomendasi yang disampaikan, hal itu lebih banyak pada bidang kesehatan dan covid-19. Seperti penanganan kesehatan, penanangan dampak ekonomi akibat covid-19, dan penyediaan jaring pengaman sosial.
“Kami paling hanya minta agar program-program ini (covid) bisa dilaksanakan dengan baik. Ada juga poin rekomendasi terhadap RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Karena sudah pasti tidak tercapai RPJMD tahun ini,” tukasnya.
