33.4 C
Jakarta
22 November 2024, 12:51 PM WIB

Gara-gara Covid-19, Desa Adat dan Subak di Tabanan Tak Kebagian BKK

TABANAN – Buntut merebaknya wabah Coronavirus Disease (Covid-19) membuat seluruh desa adat dan subak di Tabanan tidak mendapatkan

dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2020 yang digelontorkan oleh Pemkab Tabanan melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Kondisi ini dilakukan, mengingat anggaran BKK dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan, I Gusti Ngurah Supanji.

Supanji menuturkan, BKK tersebut disalurkan Bakeuda melalui APBDes dengan nilai total Rp 8,5 miliar. Rincianya Rp 5,9 miliar lebih untuk desa adat, dan Rp2,5 miliar lebih untuk subak dan subak abian.

“Kami hanya membuat juknis penggunaan saja. Yang menyalurkan langsung dari Bakeuda,” tutur Gusti Ngurah Supanji. 

Dia mengungkapkan, anggaran BKK tahun ini merupakan kali pertama dianggarkan diperubahan tahun 2020 nanti. Biasanya kata dia, penganggaranya di APBD induk.

“Normalnya pencairanya pertahun aggaran, karena tahun 2020 menggunakan APBDes adat, untuk angaran BKK kabupaten

dianggarkan diperubahan 2020, tapi karena keburu covid-19 ini anggaran BKK dialihkan ke dana penanganan covid-19,” katanya.

Nilai anggaranya setiap tahun sama. BKK tersebut diperuntukan untuk 349 desa adat dan 386 subak dan subak abian. Dimana dananya ini untuk kelembagaan dan juga honor prajuru.

Masing-masing desa adat untuk kelembagaan nilainya mencapai Rp 5 juta pertahun, sementara untuk prajuru untuk desa adat digaji Rp 350 ribu perbulan dan prajuru lainnya digaji senilai Rp 125 ribu perbulan.

“Untuk kelembagaan itu kegitanya untuk wibaga seperti palemahan, pawongan dan parahyangan. Ada juga administrasi misalnya pembelian ATK dan lainnya,” terang Supanji.

Pihaknya pun telah memberitahukan terkait pencabutan dana BKK kepada seluruh desa adat melalui surat pemberitahuan. “Kami sampaikan bahwa dana BKK dire-alokasikan ke penanganan covid-19,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, situasi sulit ini segera berakhir dan kembali normal. Sehingga ada harapan ketika bencana ini cepat berakhir ada kemungkinan BKK bisa di anggarkan kembali di perubahan nanti. 

TABANAN – Buntut merebaknya wabah Coronavirus Disease (Covid-19) membuat seluruh desa adat dan subak di Tabanan tidak mendapatkan

dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2020 yang digelontorkan oleh Pemkab Tabanan melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Kondisi ini dilakukan, mengingat anggaran BKK dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan, I Gusti Ngurah Supanji.

Supanji menuturkan, BKK tersebut disalurkan Bakeuda melalui APBDes dengan nilai total Rp 8,5 miliar. Rincianya Rp 5,9 miliar lebih untuk desa adat, dan Rp2,5 miliar lebih untuk subak dan subak abian.

“Kami hanya membuat juknis penggunaan saja. Yang menyalurkan langsung dari Bakeuda,” tutur Gusti Ngurah Supanji. 

Dia mengungkapkan, anggaran BKK tahun ini merupakan kali pertama dianggarkan diperubahan tahun 2020 nanti. Biasanya kata dia, penganggaranya di APBD induk.

“Normalnya pencairanya pertahun aggaran, karena tahun 2020 menggunakan APBDes adat, untuk angaran BKK kabupaten

dianggarkan diperubahan 2020, tapi karena keburu covid-19 ini anggaran BKK dialihkan ke dana penanganan covid-19,” katanya.

Nilai anggaranya setiap tahun sama. BKK tersebut diperuntukan untuk 349 desa adat dan 386 subak dan subak abian. Dimana dananya ini untuk kelembagaan dan juga honor prajuru.

Masing-masing desa adat untuk kelembagaan nilainya mencapai Rp 5 juta pertahun, sementara untuk prajuru untuk desa adat digaji Rp 350 ribu perbulan dan prajuru lainnya digaji senilai Rp 125 ribu perbulan.

“Untuk kelembagaan itu kegitanya untuk wibaga seperti palemahan, pawongan dan parahyangan. Ada juga administrasi misalnya pembelian ATK dan lainnya,” terang Supanji.

Pihaknya pun telah memberitahukan terkait pencabutan dana BKK kepada seluruh desa adat melalui surat pemberitahuan. “Kami sampaikan bahwa dana BKK dire-alokasikan ke penanganan covid-19,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, situasi sulit ini segera berakhir dan kembali normal. Sehingga ada harapan ketika bencana ini cepat berakhir ada kemungkinan BKK bisa di anggarkan kembali di perubahan nanti. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/