SINGARAJA – Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menyiapkan program padat karya di Kabupaten Buleleng.
Program itu diharapkan dapat mengungkit daya beli masyarakat. Sekaligus mengurangi dampak kontraksi ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu satu semester terakhir.
Hal itu terungkap saat delegasi Kemenko Maritim melakukan kunjungan ke Kabupaten Buleleng kemarin.
Delegasi diterima Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Buleleng Gede Melandrat di Rumah Jabatan Bupati Buleleng.
Kabid Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Andreas A. Hutahean mengatakan, program pemulihan ekonomi itu akan digerakkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi Presiden Jokowi.
Kemenko Maritim bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan fokus melakukan pemulihan pada masyarakat Bali, utamanya yang ada di wilayah pesisir.
Andreas mengatakan, dari hasil identifikasi awal, akan ada 5 daerah yang menjadi lokasi implementasi program pemulihan ekonomi.
Daerah-daerah itu yakni Pantai Pandawa, Pantai Nusa Dua, Pantai Sanur, Pantai Serangan, dan Buleleng.
“Program ini memang diinisiasi karena dampak pandemi. Yang mana banyak sektor formal dan informal yang terdampak.
Mereka punya pekerjaan tapi dirumahkan. Ini kami coba berdayakan, terutama mereka yang ada di daerah pesisir,” kata Andreas.
Lebih lanjut Andreas mengatakan, program pemulihan ekonomi nantinya disalurkan melalui program padat karya tunai.
Salah satu fokus pekerjaan yang dilakukan ialah restorasi terumbu karang. Masyarakat akan diberdayakan membuat rumah terumbu karang.
Program ini diharapkan bisa menyerap masyarakat yang berprofesi sebagai buruh bangunan hingga instruktur diving berlisensi.
“Ada yang punya kemampuan konstruksi silahkan, ada yang punya kemampuan konservasi silahkan, ada yang diver professional bisa juga gabung.
Ini akan kami luncurkan dalam kurun waktu tiga bulan kedepan. Usulan program sih ada dana sekitar Rp 115 miliar untuk program bahari di Bali saja.
Harapan kami tanggal 1 Oktober nanti bisa diluncurkan. Sehingga ini bisa jadi pemicu perekonomian di Bali,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala DKPP Buleleng Gede Melandrat mengatakan, skema ekonomi itu diharapkan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.
Untuk tahap awal, Buleleng mengusulkan agar program itu dapat diluncurkan di Desa Tukadmungga, Desa Pacung, dan Desa Les.
“Kegiatan ini tidak kecil. Proyeksi kami ada hampir 5 ribu orang yang bisa terserap. Nanti akan kami berdayakan masyarakat pesisir, kelompok usaha bersama, kelompok nelayan,
maupun kelompok pengawas juga akan kami libatkan. Kalau yang tidak bisa tahun ini, kami akan upayakan tahun depan bisa mendapat kuota,” demikian Melandrat.
