SINGARAJA – Upaya DPRD Buleleng mendesak Pemkab Buleleng mengangkat guru honorer menjadi guru kontrak, sepertinya akan terhambat.
Pemerintah mengklaim belum memiliki cukup dana, untuk merekrut seluruh guru honor sebagai guru kontrak.
Konon kondisi anggaran pada tahun 2021 mendatang masih terbatas, karena masih terdampak dengan kondisi pandemi covid-19.
Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengaku masalah guru sudah menjadi masalah klasik yang muncul tiap tahun.
Sebab rasio antara guru yang pensiun dengan guru yang diangkat dari jalur CPNS, jumlahnya tak selalu sama. Bahkan cenderung menurun.
Solusinya pemerintah memang mengangkat guru dengan status pegawai kontrak. “Kami angkat sesuai dengan kemampuan (keuangan) daerah.
Tiap tahun juga ada penambahan jumlah, khusus di kawasan sulit. Memang ada yang belum bisa dilaksanakan karena anggaran belum memungkinkan,” kata Suyasa.
Suyasa mengaku pemerintah masih mempelajari saran dari dewan. Terutama saran untuk mengangkat guru honor menjadi guru kontrak.
Setidaknya ada dua opsi yang kini tengah mengemuka. Pertama, menjadikan guru honorer sebagai tenaga kontrak daerah selama kondisi anggaran memungkinkan.
Kedua menjadikan guru honor sebagai guru kontrak lewat perjanjian kerjasama di sekolah, dengan perhitungan jam tatap muka. Opsi kerjasama dengan sekolah muncul, karena beberapa sekolah memiliki anggaran yang cukup.
“Kami sudah minta Disdikpora melakukan kajian dan analisa. Kami belum bisa bicara, apakah seluruh (guru honor) bisa diangkat jadi kontrak, atau dilakukan secara bertahap tiap tahun,” imbuhnya.
Bila melihat kondisi anggaran pada tahun 2021 mendatang, Suyasa memperkirakan hal itu belum bisa dilakukan. Sebab kondisi ekonomi masih tertekan dengan pandemi covid.
“Masih dalam dampak pandemi. Ekonomi tidak langsung lari, masih dalam tahap recovery. Nanti kita lihat kajian teknis dari Disdikpora dan persetujuan dari pak bupati seperti apa,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Buleleng H. Mulyadi Putra mendesak pemerintah mengangkat guru honorer sebagai guru kontrak.
Sebab dari 714 guru honorer yang ada di Buleleng, sebanyak 40 persen diantaranya menerima gaji di bawah standar.
Mulyadi mengungkap masih ada guru honor yang menerima gaji Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan.
Dengan mengangkat guru honor sebagai guru kontrak, setidaknya mereka bisa menerima peningkatan gaji. Sehingga kualitas pendidikan pun makin baik.
