SINGARAJA – DPRD Buleleng mendesak agar pemerintah memotong rantai distribusi komoditas pertanian.
Rantai distribusi yang panjang ditengarai menyebabkan banyak kerugian bagi petani. Harga komoditas yang diterima petani kerap tidak stabil. Bahkan, seringkali hasil panennya tak terserap pasar.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, pemerintah harus lebih fokus melakukan kegiatan pembangunan pada sektor hilir pertanian.
Sektor ini diharapkan bisa menjaga kualitas hasil panen petani, serta menyerap komoditas yang dihasilkan petani.
Mangku menyebut para petani di Buleleng sebenarnya cukup andal dalam mengolah lahan demi menghasilkan produk yang berkualitas.
Hanya saja petani Buleleng kerap kesulitan melakukan distribusi hasil panen. Hal itu selalu menjadi persoalan klasik tiap tahun. Terutama saat terjadi panen raya.
“Saat ada panen raya, harga selalu anjlok. Dalam situasi begini, pemerintah harus hadir,” kata Mangku Budiasa kemarin.
Ia pun mengapresiasi upaya pemerintah yang menyiapkan anggaran pembangunan fasilitas cold storage. Hanya saja fasilitas itu dirasa belum cukup.
Mangku Budiasa menilai harus ada fasilitas pengolahan produk-produk pertanian. Untuk komoditas cabai misalnya, bisa diolah menjadi cabai bubuk atau saos sambal.
Sementara komoditas buah-buahan dapat diolah menjadi selai, buah dalam kaleng, bahkan produk asinan.
“Rantai distribusi juga harus dibenahi. Karena selama ini kesannya ada pembiaran rantai distribusi dibiarkan panjang.
Mungkin pemerintah bisa libatkan PD Swatantra dan PD Pasar untuk menyerap. Kalau memang perusahaan daerah ini, kami dorong agar pemerintah memberikan tambahan modal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Buleleng Made Sumiarta yang dihubungi terpisah mengatakan, penanganan pasca panen harus melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, bahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Karena terkait dengan infrastruktur untuk distribusi.
Sumiarta menyatakan pihaknya tengah berusaha memotong rantai distribusi. Rantai distribusi yang saat ini terkesan panjang, tengah berusaha dipangkas.
Sehingga tersisa 3 rantai distribusi saja. Mulai dari petani, distributor, lalu ke konsumen. “Kami sudah libatkan PD Swatantra.
Kalau selama ini kan distribusinya bisa melibatkan 5 pihak bahkan lebih. Sekarang kami berusaha pangkas, biar maksimal 3 pihak saja yang terlibat,” katanya.
Sumiarta mengklaim upaya itu telah berjalan untuk beras merah Munduk. Tadinya harga beras merah di tingkat petani hanya Rp 15 ribu per kilogram.
Sejak PD Swatantra terlibat dalam proses distribusi, harga beras di tingkat petani naik menjadi Rp 21 ribu per kilogram.
“Kalau ada yang membeli di bawah harga itu, jual saja ke PD Swatantra, mereka siap membeli. Tapi kalau ada yang memberikan harga lebih tinggi, silahkan. Itu sudah masuk dalam kompetisi pasar artinya,” tukas Sumiarta.
