SINGARAJA – Sebanyak dua orang staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Pemkab Buleleng siang kemarin (15/6).
Rupanya mereka mendatangi Buleleng untuk melakukan penekanan transparansi perencanaan dan pemanfaatan sistem keuangan. Sehingga mempersempit ruang terjadinya tindakan korupsi pada institusi pemerintahan daerah.
Staf KPK yang datang ke Buleleng adalah Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, Ismail Hindersah dan Penanggungjawab Korsub Wilayah V, Handayani.
Mereka diterima Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama sejumlah pimpinan SKPD, di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng kemarin (15/6).
Dalam pertemuan itu, KPK banyak membahas soal sistem perencanaan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan.
Baik itu dalam perencanaan keuangan pemerintah daerah, hingga pemanfaatan keuangan di tingkat desa. Pertemuan itu berlangsung sejak pukul 13.00 siang hingga pukul 17.00 sore.
Penanggungjawab Korsub Wilayah V, Handayani mengungkapkan, pihaknya datang untuk melakukan monitoring pengelolaan tata pemerintahan di Pemkab Buleleng.
Mulai dari perencanaan penganggaran, perizinan, Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP), pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan dana desa, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya dalam pertemuan itu KPK hanya memastikan bahwa perencanaan telah menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) dan Akuntansi Sektor Publik (ASP).
“Karena itu menjadi dasar agar tidak jadi penyimpangan dalam perencanaan penganggaran,” kata Handayani.
Selain itu KPK juga mengingatkan agar pemerintah mengakomodasi pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRD. Namun harus dipastikan tidak ada pokok pikiran titipan yang masuk di luar sistem perencanaan.
KPK juga meminta agar APIP dapat melakukan probity audit terhadap lima proyek strategis pemerintah daerah. “Karena ini akan jadi mekanisme kendali internal.
Apabila terjadi penyimpangan, dapat dilakukan kendali sejak awal. Kalau ini tidak dilakukan, ada risiko tinggi akan memicu tindak pidana korupsi,” tegas Handayani.
Sementara dalam hal tata kelola pemerintahan desa, APIP diminta turun hingga ke BUMDes. Hal itu dilakukan guna memastikan pengelolaan desa bisa berjalan dengan optimal.
Sebab salah satu potensi pendapatan desa juga berasal dari BUMDes. “Ini harus dipastikan tidak ada penyimpangan.
Kalau tidak dilakukan pengawasan yang baik oleh inspektorat, ada potensi terjadi (penyimpangan) di sana,” katanya lagi.
Di sisi lain, Kasatgas Wilayah V KPK, Ismail Hindersah mengatakan pihaknya sama sekali tidak membahas perkara korupsi.
“Kami lebih banyak mendorong upaya pencegahan korupsi. Jangan sampai muncul isu ada KPK datang, kemudian disebutkan bahwa di sini ada kasus.
Jadi nggak. Kami hadir ke sini mendorong pemda melakukan penataan dan perbaikan terhadap tata kelola pemerintah yang lebih baik lagi,” katanya.
Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, kedatangan KPK sejalan dengan langkah pemerintah melakukan transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Bupati Agus menyadari saat ini pemerintah daerah masih kekurangan personel auditor. “Idealnya kita punya 50 orang auditor.
Sedangkan yang ada tinggal 20 orang saja. Ini akan kami genjot, supaya pengawasan APIP makin baik lagi dan bisa bergerak lebih cepat,” kata Agus.
