RadarBali.com – Penggalangan dana bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sedikit ternoda dengan aksi tarian joged jaruh alias berbau porno.
Tayangan joged jaruh tersebut belakangan beredar viral di masyarakat dan menjadi tontonan semua kalangan. Pemprov Bali pun menyatakan keprihatinannya atas aksi tak terpuji tersebut.
Karo Humas dan Protokol Setda Prov Bali, Dewa Gede Mahendra mengaku menyayangkan tarian yang dipentaskan dalam rangka kegiatan amal untuk membantu korban bencana.
Mahendra menegaskan, Pemprov Bali sangat tidak setuju diadakan pergelaran tarian joged porno seperti itu dalam kegiatan apapun, apalagi kegiatan amal.
Mahendra berharap aparat penegak hukum untuk menindak tegas. “Saya sangat tidak setuju dan menyayangkan adanya tarian seperti itu dalam acara amal, penegak hukum harus tindak tegas itu,” tegas Mahendra kemarin.
Mahendra juga meminta seluruh aparat desa baik aparat dinas maupun prajuru desa adat agar sensitif.
Adanya pergelaran-pergelaran yang sudah mengarah pornoaksi seperti joged erotis tidak bisa ditolerir.
Menurut Mahendra, berdasar prosedur dan tata cara penerbitan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, No.213B/LJS/12/2012, tentang juknis penyelenggaraan PUB.
Berdasar aturan tersebut, pengumpulan dana baik berupa uang maupun barang boleh dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan resmi serta memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial kabupaten/ kota setempat.
“Namun pengumpulan sumbangan tersebut tidak boleh dilakukan di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum,” tukas pejabat asal Buleleng itu.
RadarBali.com – Penggalangan dana bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sedikit ternoda dengan aksi tarian joged jaruh alias berbau porno.
Tayangan joged jaruh tersebut belakangan beredar viral di masyarakat dan menjadi tontonan semua kalangan. Pemprov Bali pun menyatakan keprihatinannya atas aksi tak terpuji tersebut.
Karo Humas dan Protokol Setda Prov Bali, Dewa Gede Mahendra mengaku menyayangkan tarian yang dipentaskan dalam rangka kegiatan amal untuk membantu korban bencana.
Mahendra menegaskan, Pemprov Bali sangat tidak setuju diadakan pergelaran tarian joged porno seperti itu dalam kegiatan apapun, apalagi kegiatan amal.
Mahendra berharap aparat penegak hukum untuk menindak tegas. “Saya sangat tidak setuju dan menyayangkan adanya tarian seperti itu dalam acara amal, penegak hukum harus tindak tegas itu,” tegas Mahendra kemarin.
Mahendra juga meminta seluruh aparat desa baik aparat dinas maupun prajuru desa adat agar sensitif.
Adanya pergelaran-pergelaran yang sudah mengarah pornoaksi seperti joged erotis tidak bisa ditolerir.
Menurut Mahendra, berdasar prosedur dan tata cara penerbitan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, No.213B/LJS/12/2012, tentang juknis penyelenggaraan PUB.
Berdasar aturan tersebut, pengumpulan dana baik berupa uang maupun barang boleh dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan resmi serta memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial kabupaten/ kota setempat.
“Namun pengumpulan sumbangan tersebut tidak boleh dilakukan di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum,” tukas pejabat asal Buleleng itu.
