33.4 C
Jakarta
22 November 2024, 13:58 PM WIB

Polemik Tolak Proyek Padmasari Kantor Lurah Loloan Barat Clear

RadarBali.com – Polemik pembangunan pelinggih Padmasari di Kantor Kelurahan Loloan Barat yang ramai dibahas di media social mendapat perhatian serius Wabup Jembrana Made Kembang Hartawan.

Wabup  Kembang menilai persoalan tersebut sebenarnya hanya miskomunikasi dan bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama.

Wabup Kembang sendiri sudah berkoordinasi dengan pejabat terkait di Pemkab Jembrana. Mulai DPRD, Kapolres hingga Dandim.

Bahkan, komunikasi juga dilakukan dengan  Danrem 163/Wira Satya agar persoalan tidak sampai meluas.

Sebagai catatan, pembangunan kantor kelurahan/desa merupakan gagasan Bupati Putu Artha. Sejak 2012 sudah dibangun  50 kantor dan kantor kelurahan.

Sesuai target, pembangunan kantor Kelurahan Loloan Barat tahun ini bisa selesai dan menjadi kantor terakhir yang dibangun dari total 51 desa/kelurahan yang ada di Jembrana.

Semua kantor dibangun dengan design dan standar yang sama satu sama lain. Termasuk sarana prasarana yang ada dan dengan kantor yang lebih representatif.

Terkait penolakan pembangunan Padmasari di kantor Lurah Loloan Barat, dinilai hanya miskomunikasi.

Pasalnya, yang dibangun pemkab hanya bangunan Padmasana dengan bentuk serta ukuran sama seperti kantor lurah lainnya.

”Seperti di kantor Lurah Loloan Timur. Meski berada di daerah dominan umat Muslim, tapi sampai saat ini tidak ada masalah serta keharmonisan umat beragama tetap terjalin sampai sekarang,” ungkap Wabup Kembang.

Wabup Kembang mengajak semua pihak, tokoh masyarakat setempat  untuk duduk bersama, memahami letak  persoalan yang sebenarnya dan menyampaikan  hal-hal yang benar ke masyarakat sehingga tercipta pengertian bersama.

Jika menarik benang sejarah jaman kerajaan dulu, umat Hindu dan Muslim di Jembrana sudah hidup rukun dan harmonis. Bahkan, saling bahu membahu apabila ada kegiatan keagamaan.

Di Jembrana juga  dikenal ungkapan nyama bali dan nyame selam menggambarkan keharmonisan yang sudah terjalin dengan baik meski beda keyakinan.

Selain itu tempat ibadah  yang lokasinya berdampingan  juga sangat lazim  dilihat di Jembrana. 

“Sebagai generasi penerus , warisan leluhur serta tetua kita terdahulu yang telah terbukti berjalan dengan baik,  mesti kita jaga dan lestarikan dengan memupuk sikap saling tenggang rasa, menghargai dan toleransi antar umat beragama,” harap Wabup.

Sementara  Asisten I Pemkab Jembrana, I Made Wisarjita mengatakan, menyikapi polemik yang berkembang sudah melakukan sosialisasi  tentang pembangunan Padmasari  di Kantor Lurah Loloan Barat bertempat  di ruang rapat Kantor Camat Negara, Jumat (21/7) lalu yang diikuti 50 orang termasuk  Kapolres Jembrana, Danramil, MUI, FKU, NU, camat /lurah serta tokoh-tokoh umat Muslim Loloan Barat.

Pembangunan Padmasari merupakan kelengkapan dari sarana prasarana Kantor khususnya di Provinsi Bali yang diperuntukkan bagi pegawai kantor Lurah Loloan Barat yang beragama Hindu.

Dinas PU sebelumnya telah melakukan sosialisasi. “Kita berharap permasalahan seperti ini dapat  diselesaikan dengan musyawarah mufakat, terlebih selama ini di Jembrana yang heterogen sudah terjalin kerukunan antar umat beragama yang cukup baik,” ujarnya. 

RadarBali.com – Polemik pembangunan pelinggih Padmasari di Kantor Kelurahan Loloan Barat yang ramai dibahas di media social mendapat perhatian serius Wabup Jembrana Made Kembang Hartawan.

Wabup  Kembang menilai persoalan tersebut sebenarnya hanya miskomunikasi dan bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama.

Wabup Kembang sendiri sudah berkoordinasi dengan pejabat terkait di Pemkab Jembrana. Mulai DPRD, Kapolres hingga Dandim.

Bahkan, komunikasi juga dilakukan dengan  Danrem 163/Wira Satya agar persoalan tidak sampai meluas.

Sebagai catatan, pembangunan kantor kelurahan/desa merupakan gagasan Bupati Putu Artha. Sejak 2012 sudah dibangun  50 kantor dan kantor kelurahan.

Sesuai target, pembangunan kantor Kelurahan Loloan Barat tahun ini bisa selesai dan menjadi kantor terakhir yang dibangun dari total 51 desa/kelurahan yang ada di Jembrana.

Semua kantor dibangun dengan design dan standar yang sama satu sama lain. Termasuk sarana prasarana yang ada dan dengan kantor yang lebih representatif.

Terkait penolakan pembangunan Padmasari di kantor Lurah Loloan Barat, dinilai hanya miskomunikasi.

Pasalnya, yang dibangun pemkab hanya bangunan Padmasana dengan bentuk serta ukuran sama seperti kantor lurah lainnya.

”Seperti di kantor Lurah Loloan Timur. Meski berada di daerah dominan umat Muslim, tapi sampai saat ini tidak ada masalah serta keharmonisan umat beragama tetap terjalin sampai sekarang,” ungkap Wabup Kembang.

Wabup Kembang mengajak semua pihak, tokoh masyarakat setempat  untuk duduk bersama, memahami letak  persoalan yang sebenarnya dan menyampaikan  hal-hal yang benar ke masyarakat sehingga tercipta pengertian bersama.

Jika menarik benang sejarah jaman kerajaan dulu, umat Hindu dan Muslim di Jembrana sudah hidup rukun dan harmonis. Bahkan, saling bahu membahu apabila ada kegiatan keagamaan.

Di Jembrana juga  dikenal ungkapan nyama bali dan nyame selam menggambarkan keharmonisan yang sudah terjalin dengan baik meski beda keyakinan.

Selain itu tempat ibadah  yang lokasinya berdampingan  juga sangat lazim  dilihat di Jembrana. 

“Sebagai generasi penerus , warisan leluhur serta tetua kita terdahulu yang telah terbukti berjalan dengan baik,  mesti kita jaga dan lestarikan dengan memupuk sikap saling tenggang rasa, menghargai dan toleransi antar umat beragama,” harap Wabup.

Sementara  Asisten I Pemkab Jembrana, I Made Wisarjita mengatakan, menyikapi polemik yang berkembang sudah melakukan sosialisasi  tentang pembangunan Padmasari  di Kantor Lurah Loloan Barat bertempat  di ruang rapat Kantor Camat Negara, Jumat (21/7) lalu yang diikuti 50 orang termasuk  Kapolres Jembrana, Danramil, MUI, FKU, NU, camat /lurah serta tokoh-tokoh umat Muslim Loloan Barat.

Pembangunan Padmasari merupakan kelengkapan dari sarana prasarana Kantor khususnya di Provinsi Bali yang diperuntukkan bagi pegawai kantor Lurah Loloan Barat yang beragama Hindu.

Dinas PU sebelumnya telah melakukan sosialisasi. “Kita berharap permasalahan seperti ini dapat  diselesaikan dengan musyawarah mufakat, terlebih selama ini di Jembrana yang heterogen sudah terjalin kerukunan antar umat beragama yang cukup baik,” ujarnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/