BADUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Teknis Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Nusa Dua, Badung pada Kamis (27/1/2022).
Mantan Kapolri ini dalam sambutannya mengingatkan bahwa peran gubernur adalah sebagai delegasi pemerintah pusat. Sehingga tugas Gubernur adalah sebagai jembatan antara tingkat pusat dan tingkat dua. Namun, dalam praktek, Tito melihat hal itu tidak berjalan dengan baik.
“Dalam prakteknya saya melihat No (tidak). Tidak semua gubernur mampu melaksanakan peran sebagai peran pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
Tito melihat ada sejumlah masalah. Pertama, Gubernur dipilih oleh rakyat di daerah. Posisi ini membuat posisi gubernur berhadapan dengan pemerintah pusat menjadi kuat.
Kendati peran Gubernur sebagai delegasi pusat tidak bisa berjalan dengan baik, untuk menghentikan Gubernur pun terbatas. Gubernur hanya bisa diberhentikan karena wafat, mengundurkan diri dan melanggar hukum.
Permasalah kedua adalah soal adanya berbagai kepentingan. Seperti perbedaan partai politik, kepentingan pribadi, ekonomi, proyek dan kepentingan saat mencalonkan tidak ada yang mendukung.
“Kita semua paham ini. Saya sering ke daerah dan melihat leadership Gubernurnya. Mana Gubernur yang disegani dan mana yang tidak. Contoh sederhananya, jika Gubernur membuat rapat, ternyata yang datang sering diwakilkan oleh yang lain. Ini berati Gubernur tidak bisa mengendalikan, gubernurnya kurang disegani,” Tito.
Bagaimana dengan provinsi Bali? “Bali aman, dari 9 daerah, 8 dari PDIP. Makanya beliau bisa rakor (rapat koordinasi) tiap Minggu. Makanya Bali bisa terkendali dalam menangani Covid-19. Penanganan pandemi ini kuncinya hanya koordinasi,” tegasnya.
Untuk itu, Tito berharap kepada para Gubernur untuk menjaga pendelegasian wewenang dari pusat dan diingatkan kewenangan itu bukan hak mutlak dari Gubernur.
“Peran sebagai Gubernur ini tolong dilaksanakan secara optimal dan maksimal dengan membangun hubungan baik kepada kepala daerah tingkat dua dan membuat leadhership yang bisa merangkul semua,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan pihaknya perlu diajarkan untuk membuat sistem dan manajemen yang baik, mengingat belum terlalu lama memimpin Bali.
“Saya sedang belajar jadi Gubernur selama tiga tahun ini. Apa yang menjadi keinginan pusat, itu dapat kami kelola dengan sistem dan manajemen yang baik oleh kami di daerah dan tentunya dapat menjangkau kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” kata Koster.
