SINGARAJA – Konflik antara dokter-dokter fungsional di RSUD Buleleng dengan jajaran direksi RSUD, rupanya sudah berlangsung selama beberapa lama.
Pemerintah Kabupaten Buleleng pun sudah beberapa kali melakukan mediasi, hanya saja hasilnya belum optimal.
Kedatangan para dokter ke DPRD Buleleng pada Senin (11/12) lalu, dianggap sebagai puncak kekecewaan dokter pada direksi.
Sebelum para dokter ngelurug DPRD Buleleng pada Senin siang lalu, Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. rupanya sudah sempat mengumpulkan para dokter fungsional RSUD Buleleng.
Dengan harapan bisa memediasi masalah tersebut lebih awal. Namun para dokter tetap melanjutkan rencana mereka mendatangi DPRD Buleleng dan menyampaikan aspirasi pada dewan.
Wabup Sutjidra mengakui dirinya sempat mengumpulkan dokter-dokter fungsional di RSUD Buleleng.
“Saya berniat baik karena saya juga 14 tahun di komite medik di rumah sakit (pemerintah). Tapi karena sudah ke DPRD, ya sudahlah.
Itu hak mereka. Jadi saya tidak bisa bicara banyak,” kata Sutjidra saat ditemui di Gedung Wanita Laksmi Graha, Selasa (12/12) pagi.
Sutjidra menegaskan permasalahan yang muncul di RSUD Buleleng adalah masalah komunikasi antara direksi dengan komite medik.
Terutama kebijakan-kebijakan yang melibatkan dokter. Terkait masalah itu, Sutjidra sudah meminta direksi memenuhi permintaan para dokter.
Selain itu pemerintah juga akan meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh direksi. Konon pemerintah juga sudah beberapa kali melakukan mediasi, sebelum masalah ini sampai ke DPRD Buleleng.
Namun hasil mediasi tak bertahan lama, lantaran masalah kembali muncul. “Kami akan lihat masalah ini secara komprehensif. Karena ini ada banyak hal di dalamnya.
Pengalaman saya 14 tahun di komite medik, baik di Karangasem lima tahun dan di Badung sembilan tahun, tumben saya lihat masalah begini,” kata Sutjidra.
