SINGARAJA– Berkali-kali mendapat sorotan dari DPRD, pemerintah akhirnya berjanji akan menyelesaikan masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terblokir. Pemerintah mengklaim masalah itu akan diselesaikan pada bulan Oktober nanti.
Hal itu terungkap saat Badan Anggaran DPRD Buleleng melakukan rapat pembahasan APBD Perubahan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna itu, dilangsungkan di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Rabu (21/9).
Dalam rapat itu, Badan Anggaran DPRD Buleleng kembali menyoroti masalah KIS. Mereka meminta agar hal tersebut segera diselesaikan, karena sudah tiga tahun tak kunjung usai.
Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengaku pemerintah telah mengambil sebuah kebijakan. Yakni masuk dalam cakupan Universal Health Coverage (UHC). Syarat untuk masuk UHC, adalah 95 persen masyarakat Buleleng masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Bila sudah berhasil masuk UHC, maka BPJS Kesehatan akan memberi keistimewaan. Yakni, KIS yang terblokir dapat diaktifkan kembali dalam hitungan jam. Rencananya UHC akan dicapai pada bulan Oktober mendatang.
“Kalau sekarang kan terblokir, lapor dulu, sebulan kemudian baru aktif. Nanti kalau sudah UHC, masuk rumah sakit, ketahuan KIS-nya terblokir, lapor saja ke BPJS nanti dua jam kemudian sudah aktif lagi,” jelas Suyasa.
Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar untuk mengejar cakupan UHC itu. Dana itu akan digunakan untuk menutupi piutang iuran BPJS bagi pegawai puskesmas dengan status non ASN, serta tambahan kepesertaan dari segmen Penerima Bantuan Iuran APBD.
“Bapak Penjabat Bupati juga sudah setuju. Ini juga sejalan dengan kebijakan Pemprov. Karena kita sudah disurati oleh Pemprov Bali, agar segera mencapai target UHC,” imbuh Suyasa.
Kebijakan itu pun langsung disambut Badan Anggaran DPRD Buleleng. Anggota Banggar, Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, pemerintah seharusnya berani mengambil langkah itu sejak awal. “Kalau perlu tambahan anggaran tidak sampai Rp 5 miliar, kami pasti mendukung. Karena masih bisa menyisir anggaran,” kata Wandira.
Hal serupa juga diungkapkan Anggota Banggar DPRD Buleleng, Wayan Masdana. “Saya sepakat dengan alternative itu. Kalau perlu anggaran lain digeser dulu, biar kita bisa UHC. Jadi masyarakat benar-benar terbantu,” tandas Masdana.
Seperti diberitakan sebelumnya masalah kepesertaan KIS di Buleleng terus menjadi sorotan DPRD Buleleng. Penyebabnya, banyak warga tidak mampu pemegang KIS, mendapati kartu mereka sudah diblokir. Dampaknya mereka tak bisa mengakses layanan Kesehatan yang terjangkau. (eps)
