DENPASAR, Radar Bali– Bank Mandiri secara aktif terus melakukan ekspansi dengan mempercepat transformasi digital. Selain untuk menghadirkan nilai tambah, transformasi digital juga bertujuan agar seluruh kebutuhan transaksi nasabah dapat terpenuhi secara cepat, mudah, dan andal. Tidak hanya untuk nasabah ritel, tetapi juga untuk nasabah korporasi maupun institusi pemerintah.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Bank Mandiri telah menghadirkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) untuk mendukung sistem pembayaran yang digunakan dengan channel dalam negeri dan menjadi solusi pembayaran belanja pemerintah pusat dan daerah.
Produk keuangan ini juga telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Agustus 2022 lalu yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dalam peresmian KKP Domestik untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa KKP Domestik dapat meningkatkan kelas serta kapabilitas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah. Inisiatif tersebut juga menjadi wujud komitmen Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, namun dari aspek sistem pembayaran.
“Sebagai bentuk dukungan modernisasi transaksi Pemerintah peran Bank Mandiri bersama BPD Bali bersinergi untuk menghadirkan layanan pembayaran secara cashless untuk Pemerintah Daerah wilayah Bali dalam mengelola likuiditas keuangan negara melalui sistem pembayaran nasional.
Sinergi ini diharapkan mampu memperluas ekosistem lokal yang dilengkapi oleh 20,3 juta merchant yang tersebar diseluruh Indonesia menggunakan QR Indonesian Standard (QRIS),” ujar Regional CEO Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Bank Mandiri Hendra Wahyudi dalam keterangan resmi, Kamis (22/9).
“Penggunaan KKP Domestik melalui Livin’ dapat memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas, untuk system monitoring dan expense analysis dengan Mandiri Cash Management 2.0 by KOPRA,” terangnya. (mar/han)
DENPASAR, Radar Bali– Bank Mandiri secara aktif terus melakukan ekspansi dengan mempercepat transformasi digital. Selain untuk menghadirkan nilai tambah, transformasi digital juga bertujuan agar seluruh kebutuhan transaksi nasabah dapat terpenuhi secara cepat, mudah, dan andal. Tidak hanya untuk nasabah ritel, tetapi juga untuk nasabah korporasi maupun institusi pemerintah.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Bank Mandiri telah menghadirkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) untuk mendukung sistem pembayaran yang digunakan dengan channel dalam negeri dan menjadi solusi pembayaran belanja pemerintah pusat dan daerah.
Produk keuangan ini juga telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Agustus 2022 lalu yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dalam peresmian KKP Domestik untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa KKP Domestik dapat meningkatkan kelas serta kapabilitas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah. Inisiatif tersebut juga menjadi wujud komitmen Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, namun dari aspek sistem pembayaran.
“Sebagai bentuk dukungan modernisasi transaksi Pemerintah peran Bank Mandiri bersama BPD Bali bersinergi untuk menghadirkan layanan pembayaran secara cashless untuk Pemerintah Daerah wilayah Bali dalam mengelola likuiditas keuangan negara melalui sistem pembayaran nasional.
Sinergi ini diharapkan mampu memperluas ekosistem lokal yang dilengkapi oleh 20,3 juta merchant yang tersebar diseluruh Indonesia menggunakan QR Indonesian Standard (QRIS),” ujar Regional CEO Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Bank Mandiri Hendra Wahyudi dalam keterangan resmi, Kamis (22/9).
“Penggunaan KKP Domestik melalui Livin’ dapat memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas, untuk system monitoring dan expense analysis dengan Mandiri Cash Management 2.0 by KOPRA,” terangnya. (mar/han)
