PERTEMUAN tahunan International Monetary Fund–World Bank (IMF) 2018 hanya tinggal menunggu hitungan hari.
Ada kritik, saran, dan sekaligus harapan dari hajatan besar, yang akan digelar di Nusa Dua, Bali, pada Oktober 2018 mendatang ini
Berikut petikan wawancara antara Wartawan radarbali.jawapos.com, MONICA RAHYU dengan Direktur WALHI Bali, I MADE JULI UNTUNG PRATAMA
Bagaimana pendapat WALHI Bali tentang penyelenggaraan IMF-WB 2018 mendatang?
Kami (WALHI Bali) melihat penyelenggaraan IMF-WB ini hanyalah sebagai kedok untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan hidup.
Mohon dijelaskan maksud “kedok”percepatan pembangunan?
Kami melihat, kebijakan IMF-WB ini hanya akan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup serta perampasan hak asasi manusia di Indonesia.
IMF datang dengan rancangan ekonomi berupa liberalisasi besar-besaran di seluruh sektor ekonomi Indonesia.
Pencabutan subsidi, privatisasi, dan deregulasi adalah indikator liberalisasi itu.
Apalagi di tengah kondisi ekonomi rakyat semakin sulit, Pemerintah Indonesia justru menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-WB, yakni sekitar Rp 850 miliar dan biaya konstruksi untuk persiapan sekitar Rp 5 triliun lebih.
Terbukti, untuk keberhasilan penyelenggaraan IMF-WB, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan meminta Direktur PT Angkasa Pura I (Persero) untuk mengambil langkah-langkah percepatan pembangunan seperti belakangan yang terus diterapkan di Bali, maka bisa dipastikan kualitas lingkungan hidup Bali akan mengalami degradasi.
Lalu apa pendapat WALHI soal anggaran yang sangat besar untuk mempersiapkan hajatan ini. Apakah ini akan sebanding dengan output yang diperoleh Indonesia, dan Bali khususnya selaku tuan rumah hajatan?
Tentu pemerintah Indonesia akan berusaha menyukseskan annual meeting tersebut, meski harus mengeluarkan dana APBN.
Apa yang menjadi target pemerintah, tentu akan dituangkan dalam pertemuan tersebut, dan pasti akan melakukan lobi-lobi untuk mengakses dana hutang dari bank dunia yang lebih besar lagi.
Proyek infrastruktur di Indonesia masih sangat banyak membutuhkan biaya.
Tahun 2018 ini pemerintah mengalokasikan dana proyek di infrastruktur dari APBN sekitar Rp 410,5 triliun.
Untuk menutupi itu, tentu satu-satunya jalan adalah dengan menambah hutang luar negeri dari bank dunia.
Sekedar informasi, devisit Indonesia tahun 2018 ini sudah mencapai sekitar Rp 325,9 triliun.
Lalu apa pendapat WALHI Bali soal persiapan IMF-WB? Apakah Walhi melihat berlebihan atau sebaliknya?
Sebenarnya, Walhi Bali sejak awal sudah meminta agar rencana reklamasi untuk pengembangan Bandara Ngurah Rai dihentikan.
Itu sudah dilakukan saat WALHI Bali diundang dalam rapat komisi AMDAL reklamasi untuk pengembangan Bandara Ngurah Rai.
Beberapa fakta kerusakan lingkungan hidup akibat reklamasi Bandara Ngurah Rai, pada tahun 1960-an mengakibatkan pantai sekitar Tuban dan Kuta mengalami abrasi akibat reklamasi runway Bandara Ngurah Rai.
Selain itu, akibat reklamasi untuk pembangunan runway Bandara Ngurah Rai menyebabkan hilangnya warisan budaya.
Bisa dicontohkan?
Sebagai contohnya Pura Cedok Waru dan Pantai Segara Kuta.
Bahkan akibat abrasi menyebabkan Pura Segara Kuta dipindah sampai tiga kali.
Selain itu, akibat abrasi yang ditimbulkan dari pembangunan runway bandara Ngurah Rai.
Ujung-ujungnya Pemprov Bali harus melakukan pembangunan pengamanan Pantai Bali Beach Conservation Project pada tajun 2004-2007 dengan memasang break water dan melakukan pengisian pasir sepanjang pantai.
Tentu untuk pembangunan itu, berdampak pula pada keuangan negara, karena pemerintah terpaksa mengeluarkan anggaran untuk menanggulangi akibat buruk dari pembangunan runway tersebut.
Lebih jauh rencana reklamasi tersebut ditolak oleh masyarakat, karena dalam hasil survey Amdal Ngurah Rai dari 57 responden yang ditanya 29 menolak, 19 setuju, dan 9 tidak tahu.
Satu hal yang pasti, bahwa reklamasi yang akan dilakukan dapat menyebabkan abrasi.
Hal tersebut memiliki arti bahwa sebenarnya rencana reklamasi pengembangan Bandara Ngurah Rai ditolak oleh masyarakat.
Masih soal isu lingkungan, apakah moment IMF-WB ini akan dijadikan juga sebagai momentum WALHI untuk menyampaikan aspirasi kepada dunia internasional mengingat IMF-WB akan diikuti oleh banyak negara?
Tentu ini jadi momentum untuk menyampaikan langsung ke pihak bank dunia. Bahwa kerusakan lingkungan, pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM), juga harus disadari oleh bank dunia.
Begitu banyak proyek-proyek bank dunia di Indonesia yang mengabaikan HAM dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Momentum ini juga sekaligus ingin mendorong pemerintahan Indonesia agar berani melakukan renegosiasi utang kepada pihak bank dunia.
Kata lain, pemerintah Indonesia harus mendesak kepada bank dunia agar menghapus utang-utang masa lalu yang banyak melakukan pelanggaran HAM, mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan juga merampas tanah-tanah milik masyarakat.
Dan di era sekarang, pemerintah Indonesia baiknya melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum memutuskan untuk mengambil utang dari bank dunia dan harus melakukan konsultasi publik sebelum memutuskan mengambil utang dari Bank Dunia, tidak cukup hanya dengan meminta persetujuan DPR RI.
Adakah pesan atau harapan khusus WALHI Bali dari penyelenggaran IMF-WB ini?
Sekali lagi, sudah seharusnya penyelenggaraan forum ini harus menghasilkan suatu keputusan yang pada intinya tidak memberikan pinjaman kepada proyek infrastruktur yang berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.
Selain itu, forum ini juga menghasilkan keputusan untuk menghentikan deregulasi terhadap setiap proyek yang bertentangan dengan hukum.
