DENPASAR –Tumbuh dan berkembang di Bali selama hampir 18 tahun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bali, Jumat (28/9) bubar.
Bubarnya partai berlambang bulan sabit dan padi, menyusul pengunduran diri jajaran pengurus DPW, DPD, kader inti, dan anggota se-Bali.
Ada sekitar 300-an lebih perwakilan anggota, kader sekaligus pengurus dari tingkat DPD dan DPW yang hadir pada pernyataan sikap itu.
Selain menyampaikan pernyataan sikap, kader dan seluruh jajaran pengurus PKS Bali mennaggalkan atribut PKS.
Mantan Ketua DPW PKS Bali, H Mujiono dikonfirmasi di Markas PKS di Jalan Tukad Yeh Ho III No.1 Denpasar mengatakan, alasan mundurnya jajaran kader dan pengurus PKS Bali, menyusul adanya kekecewaan dan protes terhadap keputusan DPP PKS yang telah mengeluarkan SK Perubahan Pengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Bali Periode 2015-2020..
Menurutnya, kekecewaan keputusan DPP PKS, itu karena para kader dan pengurus menilai SK DPP PKS dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah, dan dilakukan pada detik setelah kelolosan PKS sebagai kontestan pemilu 2019.
“Kami bekerja maksimal selama 18 tahun PKS tumbuh di Bali. Namun karena tidak akomodatif, tidak ada sedikitpun pemberitahuan baik yang melantik maupun yang dilantik ini masalah bagi saya.
Ini menyangkut harga diri pribadi saya sebagai ketua umum sebelumnya dan harga diri sebuah organisasi yang memiliki Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) tetapi diinjak-injak sendiri oleh pengurus yang namanya DPP PKS dengan alasan yang tidak diketahui,” ujarnya Mudjiono.
Menurutnya dengan tindakan DPP PKS tersebut, hal ini dianggap menunjukkan adanya otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.
Selain itu seluruh jajaran mantan kader dan anggota PKS Bali menganggap DPP PKS Anti Demokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan.
“Sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai – nilai Islam yg menjadi identitas PKS selama ini.
Pembelahan Pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi pemilu 2019,” terang Mudjiono.
