Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta partai politik untuk tidak salah pilih mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.
Setelah Ni Luh Djelantik yang kecewa dengan deklarasi Anies Baswedan sebagai capres, internal Partai Nasdem kembali goyang. Kini giliran kader Partai Nasdem yang juga tokoh Puri Tabanan Anak Agung Ngurah Panji Astika memilih hengkang.Â
TIGA partai politik masing-masing Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS segera akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Menjadi anggota dewan menjadi salah satu jabatan politis yang diminati banyak masyarakat. Ada beragam alasan yang mendasari orang berlomba-lomba menjadi wakil rakyat selain soal motif ekonomi.
Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Namun aroma pencalonan jelang Pemilu mulai tercium. Seperti di Kota Singaraja, baliho yang berisi foto Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mulai menjamur.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng meminta agar warga pro aktif melapor bila menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka dicatut oleh partai politik. Sehingga KPU Buleleng dapat menindaklanjuti laporan tersebut dalam tahapan verifikasi partai politik.
Keluhan terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk kepentingan verifikasi administrasi partai politik, terus bergulir. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga kini menerima sebanyak 148 aduan.
Sebanyak 16 orang warga di Buleleng mengadu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng, gegara namanya tercatat sebagai kader partai politik (parpol). Padahal belasan warga itu tak pernah mendaftar sebagai kader partai politik, apalagi memegang Kartu Tanda Anggota (KTA).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng mulai melakukan penyisiran terhadap berkas-berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024. Rencananya ada 23 partai politik yang akan diverifikasi berkas pendaftarannya.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Buleleng, siap menggenjot penguatan struktur hingga tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) yang masih belum tuntas hingga bulan Desember 2022 mendatang.
