DENPASAR – Presiden Joko Widodo alias Jokowi menilai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak efektif.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, mengatakan, untuk mengeketifkan PPKM dibutuhkan dukungan dan kerjasama masyarakat.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan kesadaran masyarakat menjadi harapan pihaknya untuk memberikan dampak positif dari PPKM tersebut.
“Kalau iya kurang efektif, karena mengefektifkan itu membutuhkan proses kerjasama dengan komponen masyarakat.
Kesadaran masyarakat jadi harapan kita memberikan dampak positif agar terjadi perubahan perilaku di semua aspek,” jelasnya.
Darmadi mengharapkan dalam proses pelaksanaan upacara agama, pertemuan-pertemuan dan segala macamnya agar lebih ditekankan untuk protokol kesehatan.
Dalam hal ini yang merujuk pada pelaksanaannya PPKM tersebut. Sebab langkah tersebut tidak kalah pentingnya supaya bisa berdampak pada penekanan kasus covid 19 di Provinsi Bali.
“Kami selaku aparat tetap melaksanakan tugas, khususnya dalam menyikapi ini harus ada strategi penanganan.
Supaya dapat menekan berkembangnya covid, tapi faktanya masih saja kurang efektif. Kami tiga kali sehari (melakukan penertiban, Red),
itu provinsi lho, belum lagi kabupaten dan kota. Termasuk para relawan yang membantu kita di lapangan,” tandasnya.
Darmadi menambahkan pengendalian dari pelaku usaha, masyarakat, satgas gotong royong, dan sebagainya.
Disinggung terkait jumlah pelanggaran, diakuinya sama saja dengan jumlah yang rata-rata. “Pelanggaran masih tetap stagnan, jumlahnya yang melanggar saat PPKM gitu- gitu aja, sebagaimana masyarakat tidak patuh.
Buktinya masih aja kedapatan melanggar pembatasan waktu jam buka (usaha,Red) dan ada yang ditemukan tanpa menggunakan masker, seperti itu,” tutupnya.
