DENPASAR – Mahasiswa dari lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bali (AMB) menyuarakan aksi tolak people power yang belakangan diralat menjadi gerakan rakyat berdaulat, kemarin.
Sebelum berorasi, massa mengheningkan cipta untuk 500 lebih petugas pemilu yang meninggal dunia selama pemilu.
AMB menilai saat ini kondisi bangsa Indonesia sudah terpolarisasi. “Gerakan people power di Jakarta itu bukan gerakan people power, tapi gerakan elite power,” seru Korlap AMB, I Wayan Darmayasa dari KMHDI memulai orasinya.
Seruan itu disambut pekikan massa yang membawa bendera merah putih dan beragam pamflet. Aksi yang digelar di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali,
Renon, itu menyerukan tujuh poin menolak rencana people power yang akan digelar pihak penentang hasil pilpres 2019.
Tujuh poin itu antara lain, prihatin dengan kondisi kebangsaan saat ini yang jauh dari semangat persatuan dan kesatuan, menolak segala bentuk upaya memecah belah kehidupan berbangsa.
AMB juga meminta seluruh elemen bangsa lebih fokus menyalurkan energi untuk menyelesaikan beragam persoalan seperti pengentasan kemiskinan dan pemberantasan korupsi.
AMB menyatakan rencana people power adalah inkonstitusional dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Indonesia telah dipecah menjadi cebong dan kampret. Kami tidak peduli, yang naik mau (paslon) 01 atau 02.
Kami tetap pilih sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan,” imbuh mahasiswa yang tergabung dalam KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) itu.
Mahasiswa dari Universitas Mahasaraswati itu menegaskan, AMB menolak rencana people power yang digagas beberapa kelompok yang kontraproduktif dengan iklim demokrasi di negeri ini.
Wayan menegaskan, jika aksi AMB murni lahir dari rasa prihatin terhadap kondisi bangsa saat ini.
Sementara orasi I Komang Agus Widyantara dari Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) menyatakan hal serupa.
Ditegaskan Agus, wacana people power diduga dilator belakangi pihak yang tersakiti setelah pengumuman KPU.
“Kami tidak merayakan kemenangan paslon 01 atau 02. Kami menyatakan dukungan pada NKRI sesuai Pancasila. Jangan mau dipecah!” tandasnya dengan nada berapi-api.
Hal senada diungkapkan Ketua Aliansi Pemuda Hindu Bali. Sementara perwakilan dari IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah), Ardi Pratama meminta paslon yang tidak terima dengan hasil pemilu semestinya membawa ke jalur hukum.
“Bukan mengambil langkah inkonstitusional dengan mengajak massa besar-besaran dengan alasan people power. Itu hanya memecah masyarakat dan rawan terjadi konflik horisontal serta mencederai demokrasi,” ujar Ardi.
Kritik lebih keras disampaikan Kiki, perwakilan KMHDI. Menurutnya, di balik people power ada kepentingan politik. AMB turun ke jalan karena aksi yang terjadi di Jakarta bisa berdampak dari Sabang sampai Merauke.
“People power sah jika rakyat menderita dan pemerintah otoriter serta dictator. People power dilakukan saat kondisi bangsa tidak baik-baik saja. People power itu alasannya harus jelas, bukan untuk berkuasa,” ucapnya.
“Sikap dari KMHDI Bali tegas, bahwa kami memiliki sikap tidak abu-abu. Biarlah monyet yang abu abu. Kita ini sedang diadu domba. Marilah bersatu,” imbuh orator lainnya.
Aksi yang diawali long march dari parkiran timur Lapangan Renon itu berakhir damai.
