32.8 C
Jakarta
21 November 2024, 17:13 PM WIB

NasDem Bali “Bergolak”, Waketum: Jangan Bikin Manuver Kerdilkan Partai

DENPASAR – Partai Nasional Demokrat (NasDem) mencuri perhatian jelang Pilkada Serentak 2020. Bukan karena bangunan koalisi

yang dibentuk bersama Golkar, Demokrat, Hanura, dan PSI untuk menandingi dominasi PDI Perjuangan, melainkan isu seputar kisruh internal parpol berwarna biru tua.

Hal ini disulut oleh sebuah postingan di laman facebook I Komang Adi Wisnaya. Pemilik akun terpantau mengucapkan selamat kepada Ida Bagus Widi atas jabatan sebagai Ketua DPD NasDem Tabanan.

Tanda tanya pun bermunculan sebab jabatan yang sama masih dipegang oleh I Wayan Sarjana.

Situasi tersebut diperkeruh oleh beredar luasnya rancangan susunan pengurus baru dalam sebuah foto layar laptop yang menampilkan draft sejumlah nama.

Wacana penyegaran struktur pengurus NasDem di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Bali ini pun menimbulkan keresahan di akar rumput.

Selain tak melibatkan peran Sekretaris dan OKK NasDem Bali, suksesi itu dinilai tidak mengindahkan AD/ART. Legalitas jabatan Ida Bagus Oka Gunastawa juga dipertanyakan.

Beredar isu sejak Februari 2020 kepemimpinan DPW NasDem Bali diambil alih oleh NasDem Pusat yang menunjuk Plt Jeannette Sudjunadi, Ketua DPP NasDem Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.

Tak hanya itu, mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ida Bagus Oka Gunastawa juga dilayangkan dalam sebuah surat kepada Ketua Umum NasDem, Surya Dharma Paloh.

Surat setebal 6 halaman itu disebut berisi alasan-alasan yang melandasi sikap sejumlah kader NasDem Bali menolak kepemimpinan Oka Gunastawa.

Memperkuat isi surat, para kader itu pun melampiri tanda tangan bersama dan surat pernyataan bermaterai siap mundur.

Dikonfirmasi lewat sambungan telepon seluler kemarin, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Ahmad M. Ali menyatakan, Partai NasDem sangat menghargai suara-suara kader dan memandangnya sebagai aset partai.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI periode 2019-2024 itu menyebut persoalan di tubuh DPW NasDem Bali telah menjadi atensi DPP.

“Beberapa bulan lalu beberapa kader NasDem Bali sempat menumpahkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Gus Oka. Kekecewaan disampaikan lewat beberapa media, surat, dan lain-lain.

Menyikapi hal tersebut, DPP NasDem telah melakukan mediasi. Ketua Umum Bapak Surya Paloh memutuskan untuk melakukan penyegaran kepengurusan di Bali.

Kemudian menunjuk Ibu Janet sebagai plt di Bali dan melakukan konsolidasi,” ucap politisi asal Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Informasi tentang “pengangkatan” kembali Oka Gunastawa sebagai Ketua DPW Bali, terangnya, ditanyakan sejumlah pihak.

“Saya belum bisa mengkonfirmasi tentang kebenaran pernyataan itu. Karena ini adalah partai besar, tentunya bila ada penunjukkan, maka harus berwujud surat; bukan pengakuan.

Surat-surat, khususnya SK itu sebelum ke ketua umum saya juga harus menandatangani. Saya sempat tanya ke Sekretaris OKK, diakui belum pernah menerima surat itu.

Sampai hari ini Sabtu (20/6) (kemarin) secara administrasi saya berani katakan, clear, bahwa belum ada surat pengangkatan daripada saudara Oka sebagai Ketua DPW NasDem Bali.

Kami berharap kader-kader di Bali bisa tenang, tidak melakukan manuver-manuver yang pada akhirnya nanti akan mengkerdilkan partai NasDem sendiri,” pintanya.

Disinggung terkait informasi “penyegaran” pengurus di DPW NasDem Bali dan kabupaten/kota se-Bali, Ali mengaku yang berhak melakukan pergantian kepengurusan adalah DPP NasDem.

Dia menyebut DPP NasDem sedang melakukan penyegaran di banyak DPW dan DPP se-Indonesia. “Tapi semangatnya bukan menyingkirkan orang-orang yang tidak suka dengan kita.

Semangat penyegaran kepengurusan ini untuk mengkonsolidasi kembali kepengurusan partai agar cepat kuat. Bukan membuang yang ada, tapi menata yang ada.

Sehingga semakin solid ke depan. Kalau konsolidasi dimaknai membuang kader, saya pastikan DPP tidak akan merestui,” tegasnya.

Menyikapi desas-desus perombakan kepengurusan NasDem di tingkat DPW dan DPD se-Bali, Ali berseru hal itu tidak bisa dilakukan oleh oknum yang belum sah diakui sesuai SK DPP.

“Kalau yang mengusulkan (Oka Gunastawa, red) tidak ada SK-nya bagaimana bisa begitu? Sampai hari ini dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum DPP NasDem belum pernah menandatangani atau memparaf surat tentang hal tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Ali mengimbau kepada seluruh kader NasDem di Bali untuk menjaga kondusifitas. Dia menyarankan agar komunikasi satu sama lain dilakukan.

“DPP NasDem akan sangat memperhatikan dinamika yang ada. Jadi merespons suara-suara kader. DPP berharap NasDem semakin solid ke depan,” ulangnya sembari mengaku sekecil apapun reaksi kader akan ditanggapi.

“Bali ini sudah ditangani langsung oleh Ketua Umum dan sudah diputuskan untuk mereposisi kepengurusan. Gus Oka sendiri sudah ditarik ke DPP,” ungkap mantan Ketua DPW NasDem Sulawesi Tengah itu.

Ali menekankan Partai NasDem diatur oleh mekanisme dan administrasi. Oleh sebab itu, penunjukkan lisan tidak bisa dipegang.

“Itu bincang-bincang namanya. Yang berhak menunjuk Ketua DPW adalah Ketua Umum. Hanya satu orang yang memiliki mandat menunjuk ketua DPW. Itu adalah Ketua Umum.

Jika seandainya Gus Oka ditunjuk kembali oleh ketum, biasanya ketum akan menyampaikan. Jika memang ada penunjukkan itu akan berlaku efektif setelah ketum mengeluarkan surat keputusan dari DPP NasDem,” tutupnya. 

DENPASAR – Partai Nasional Demokrat (NasDem) mencuri perhatian jelang Pilkada Serentak 2020. Bukan karena bangunan koalisi

yang dibentuk bersama Golkar, Demokrat, Hanura, dan PSI untuk menandingi dominasi PDI Perjuangan, melainkan isu seputar kisruh internal parpol berwarna biru tua.

Hal ini disulut oleh sebuah postingan di laman facebook I Komang Adi Wisnaya. Pemilik akun terpantau mengucapkan selamat kepada Ida Bagus Widi atas jabatan sebagai Ketua DPD NasDem Tabanan.

Tanda tanya pun bermunculan sebab jabatan yang sama masih dipegang oleh I Wayan Sarjana.

Situasi tersebut diperkeruh oleh beredar luasnya rancangan susunan pengurus baru dalam sebuah foto layar laptop yang menampilkan draft sejumlah nama.

Wacana penyegaran struktur pengurus NasDem di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Bali ini pun menimbulkan keresahan di akar rumput.

Selain tak melibatkan peran Sekretaris dan OKK NasDem Bali, suksesi itu dinilai tidak mengindahkan AD/ART. Legalitas jabatan Ida Bagus Oka Gunastawa juga dipertanyakan.

Beredar isu sejak Februari 2020 kepemimpinan DPW NasDem Bali diambil alih oleh NasDem Pusat yang menunjuk Plt Jeannette Sudjunadi, Ketua DPP NasDem Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.

Tak hanya itu, mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ida Bagus Oka Gunastawa juga dilayangkan dalam sebuah surat kepada Ketua Umum NasDem, Surya Dharma Paloh.

Surat setebal 6 halaman itu disebut berisi alasan-alasan yang melandasi sikap sejumlah kader NasDem Bali menolak kepemimpinan Oka Gunastawa.

Memperkuat isi surat, para kader itu pun melampiri tanda tangan bersama dan surat pernyataan bermaterai siap mundur.

Dikonfirmasi lewat sambungan telepon seluler kemarin, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Ahmad M. Ali menyatakan, Partai NasDem sangat menghargai suara-suara kader dan memandangnya sebagai aset partai.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI periode 2019-2024 itu menyebut persoalan di tubuh DPW NasDem Bali telah menjadi atensi DPP.

“Beberapa bulan lalu beberapa kader NasDem Bali sempat menumpahkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Gus Oka. Kekecewaan disampaikan lewat beberapa media, surat, dan lain-lain.

Menyikapi hal tersebut, DPP NasDem telah melakukan mediasi. Ketua Umum Bapak Surya Paloh memutuskan untuk melakukan penyegaran kepengurusan di Bali.

Kemudian menunjuk Ibu Janet sebagai plt di Bali dan melakukan konsolidasi,” ucap politisi asal Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Informasi tentang “pengangkatan” kembali Oka Gunastawa sebagai Ketua DPW Bali, terangnya, ditanyakan sejumlah pihak.

“Saya belum bisa mengkonfirmasi tentang kebenaran pernyataan itu. Karena ini adalah partai besar, tentunya bila ada penunjukkan, maka harus berwujud surat; bukan pengakuan.

Surat-surat, khususnya SK itu sebelum ke ketua umum saya juga harus menandatangani. Saya sempat tanya ke Sekretaris OKK, diakui belum pernah menerima surat itu.

Sampai hari ini Sabtu (20/6) (kemarin) secara administrasi saya berani katakan, clear, bahwa belum ada surat pengangkatan daripada saudara Oka sebagai Ketua DPW NasDem Bali.

Kami berharap kader-kader di Bali bisa tenang, tidak melakukan manuver-manuver yang pada akhirnya nanti akan mengkerdilkan partai NasDem sendiri,” pintanya.

Disinggung terkait informasi “penyegaran” pengurus di DPW NasDem Bali dan kabupaten/kota se-Bali, Ali mengaku yang berhak melakukan pergantian kepengurusan adalah DPP NasDem.

Dia menyebut DPP NasDem sedang melakukan penyegaran di banyak DPW dan DPP se-Indonesia. “Tapi semangatnya bukan menyingkirkan orang-orang yang tidak suka dengan kita.

Semangat penyegaran kepengurusan ini untuk mengkonsolidasi kembali kepengurusan partai agar cepat kuat. Bukan membuang yang ada, tapi menata yang ada.

Sehingga semakin solid ke depan. Kalau konsolidasi dimaknai membuang kader, saya pastikan DPP tidak akan merestui,” tegasnya.

Menyikapi desas-desus perombakan kepengurusan NasDem di tingkat DPW dan DPD se-Bali, Ali berseru hal itu tidak bisa dilakukan oleh oknum yang belum sah diakui sesuai SK DPP.

“Kalau yang mengusulkan (Oka Gunastawa, red) tidak ada SK-nya bagaimana bisa begitu? Sampai hari ini dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum DPP NasDem belum pernah menandatangani atau memparaf surat tentang hal tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Ali mengimbau kepada seluruh kader NasDem di Bali untuk menjaga kondusifitas. Dia menyarankan agar komunikasi satu sama lain dilakukan.

“DPP NasDem akan sangat memperhatikan dinamika yang ada. Jadi merespons suara-suara kader. DPP berharap NasDem semakin solid ke depan,” ulangnya sembari mengaku sekecil apapun reaksi kader akan ditanggapi.

“Bali ini sudah ditangani langsung oleh Ketua Umum dan sudah diputuskan untuk mereposisi kepengurusan. Gus Oka sendiri sudah ditarik ke DPP,” ungkap mantan Ketua DPW NasDem Sulawesi Tengah itu.

Ali menekankan Partai NasDem diatur oleh mekanisme dan administrasi. Oleh sebab itu, penunjukkan lisan tidak bisa dipegang.

“Itu bincang-bincang namanya. Yang berhak menunjuk Ketua DPW adalah Ketua Umum. Hanya satu orang yang memiliki mandat menunjuk ketua DPW. Itu adalah Ketua Umum.

Jika seandainya Gus Oka ditunjuk kembali oleh ketum, biasanya ketum akan menyampaikan. Jika memang ada penunjukkan itu akan berlaku efektif setelah ketum mengeluarkan surat keputusan dari DPP NasDem,” tutupnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/