Menko Airlangga mengharapkan bahwa kerja sama yang telah terjalin tersebut dapat mulai terlihat kemajuannya di tahun 2023, sehingga dapat meningkatkan kecepatan upaya transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia
Selain berbagai upaya pembedayaan UMKM tersebut, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melaksanakan kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar Pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga ketika mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo 2022 (IMX 2022) di Hall A Jakarta Convention Center, Sabtu (1/10). Acara tersebut diselenggarakan oleh National Modificator and Aftermarket Asociation (NMAA) yang didukung oleh OLX Autos.
Adapun berbagai capaian impresif tersebut juga tidak terlepas dari peran sektor pertanian yang menjadi pengungkit kinerja ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 12,98%.
Menko Perekonomian menambahkan, pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memberlakukan konversi kompor gas elpiji menjadi listrik induksi berdasarkan sejumlah hal.
Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia menyiapkan instrumen alternatif seperti blended finance, terutama skema pembiayaan dengan menampung dana dari filantropi atau swasta, serta dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan, seperti ADB atau World Bank, untuk membantu dukungan pembiayaan pada program-program ekonomi hijau.
Pertemuan bilateral antara lain membahas partisipasi Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), juga membahas penutupan kasus sengketa dagang (Dispute Settlement) WTO DS 478, dukungan AS untuk Deklarasi pada KTT G20, peran Indonesia sebagai Presidensi G20, dan perkembangan pengesahan perpanjangan GSP di Kongres AS.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa berbagai kebijakan yang telah diinisiasi Pemerintah tersebut perlu mendapatkan dukungan berbagai pihak melalui kolaborasi dan inovasi guna mengatasi berbagai tantangan mulai dari konflik geopolitik global, disrupsi rantai pasok, krisis energi, risiko stagflasi, normalisasi suku bunga negara maju, hingga perubahan iklim.
