DENPASAR – Di tengah rencana Gubernur Bali Wayan Koster ingin mewujudkan wajib belajar 12 tahun, muncul tantangan nyata di depan mata.
Hal ini terjadi setelah beasiswa miskin (BSM) tahun 2018 untuk SMA/SMK swasta di Bali ditiadakan. Fakta ini diakui Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta.
Dia mengakui anggaran beasiswa miskin dirasionalisasi tahun 2018. Celakanya, dalam pembahasan APBD 2019 di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, beasiswa miskin untuk SMA/SMK tahun 2019 ini juga tidak dimasukkan.
Meski begitu DPRD Bali akan mengkomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali sekarang.
Di lain sisi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusuma Wardhani mengakui beasiswa miskin untuk SMK tidak ada di Pemerintah Provinsi Bali.
Dia menjelaskan, beasiswa miskin untuk SMA/SMK memang bukan tidak cair, tetapi memang tidak ada.
Kalau beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), itu wewenang pusat.
Sedangkan untuk beasiswa Bidik Misi di provinsi tidak ada juga. Dijelaskan, sejak pengelolaan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi, program beasiswa yang pernah diberikan tidak bisa dilakukan.
Karena terkendala anggaran. Pengeluaran gaji saja menghabiskan sekitar Rp 1 triliun. “Nggih memang tidak ada.
Terkecuali beasiswa yang dimaksud Kartu Indonesia Pintar (KIP) mungkin dananya dari pusat. Bidikmisi di provinsi juga tidak ada,” ucapnya.
DENPASAR – Di tengah rencana Gubernur Bali Wayan Koster ingin mewujudkan wajib belajar 12 tahun, muncul tantangan nyata di depan mata.
Hal ini terjadi setelah beasiswa miskin (BSM) tahun 2018 untuk SMA/SMK swasta di Bali ditiadakan. Fakta ini diakui Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta.
Dia mengakui anggaran beasiswa miskin dirasionalisasi tahun 2018. Celakanya, dalam pembahasan APBD 2019 di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, beasiswa miskin untuk SMA/SMK tahun 2019 ini juga tidak dimasukkan.
Meski begitu DPRD Bali akan mengkomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali sekarang.
Di lain sisi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusuma Wardhani mengakui beasiswa miskin untuk SMK tidak ada di Pemerintah Provinsi Bali.
Dia menjelaskan, beasiswa miskin untuk SMA/SMK memang bukan tidak cair, tetapi memang tidak ada.
Kalau beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), itu wewenang pusat.
Sedangkan untuk beasiswa Bidik Misi di provinsi tidak ada juga. Dijelaskan, sejak pengelolaan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi, program beasiswa yang pernah diberikan tidak bisa dilakukan.
Karena terkendala anggaran. Pengeluaran gaji saja menghabiskan sekitar Rp 1 triliun. “Nggih memang tidak ada.
Terkecuali beasiswa yang dimaksud Kartu Indonesia Pintar (KIP) mungkin dananya dari pusat. Bidikmisi di provinsi juga tidak ada,” ucapnya.
