GIANYAR – Belasan anggota DPRD Gianyar menggadaikan Surat Keputusan (SK) mereka ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Gianyar.
SK itu untuk mengajukan kredit. Jumlahnya tergolong fantastis. Mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gianyar Wayan Artana mengakui ada sejumlah anggota DPRD yang menggadaikan SK mereka untuk keperluan kredit.
“Jumlah annggota yang meminjam di bawah 20 orang. Belasan orang-lah. Saya tidak hafal,” ujar Wayan Artana kemarin.
Artana mengetahui persis proses penggadaikan SK dewan itu, lantaran urusan administrasi itu ditandatangani oleh Sekwan.
“Saya tahu karena saya selaku kepala kantor di sini. Cuma untuk keperluan apa, itu kan ranah pribadi,” jelasnya.
Yang jelas, kata dia, penggadai SK itu kebanyakan dewan yang sudah pernah menjabat. “Kebanyakan yang sudah pernah menjadi dewan. Kalau new comer, belum ada,” bebernya.
Diakui, untuk dewan new comer periode 2019-2024 kali ini kebanyakan pengusaha. “Dewan baru yang sekarang, coba siapa? Rata-rata punya uang,” terangnya.
Menurutnya, proses gadai SK itu akan berurusan dengan sekretariat DPRD Gianyar. “Jadi, nanti berapa minjam, kami di sini yang memotong gaji dewan. Segitulah yang nanti diterima dewan,” paparnya.
Kata Artana, jumlah potongan atau cicilan per bulan bervariasi tergantung jumlah pinjaman. Ada yang dipotong Rp 15 juta per bulan.
“Paling banyak meminjam Rp 1 miliar. Itu dipotong Rp 30 juta selama 5 tahun,” jelasnya. Artana pun merinci jika gaji anggota DPRD mencapai Rp 54 juta.
“Itu sudah termasuk tunjangan perumahan dan transportasi. Tapi mereka juga dipotong uang fraksi dan uang partai. Jadi bawa pulang sekitar Rp 40 juta,” jelasnya.
Apabila dewan yang menggadikan SK itu terkena Pergantian Antar Waktu (PAW), maka dewan yang bersangkutan akan berurusan dengan bank.
“Itu urusan di sana. Apakah diganti pakai jaminan sertifikat tanah, itu kan teknis di bank,” tukasnya. Meski ada banyak yang menggadikan SK-nya ke bank, tak jarang yang gemar menabung.
“Banyak kok dewan yang menabung di BPD,” imbuhnya. Selain itu, ada juga tabungan wajib bagi DPRD, yakni tabungan yang dikelola oleh Yayasan Purna Bakti.
“Itu nabung Rp 500 ribu per bulan. Jadi ketika pensiun, mereka dapat sekitar Rp 35 juta,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Gianyar dua periode mengakui menggadaikan SK dewan ke bank. “Itu pakai di pawon (dapur, red),” kelit dewan asal Kecamatan Tegalalang itu.
Meski memperoleh gaji yang tinggi, dewan mengaku banyak keperluan. “Kalau jadi dewan, banyak dapat undangan. Kalau musim nganten (nikah, red), sehari bisa 5 kali kondangan. Amplopnnya kadang saya isi Rp 300-500 ribu,” jelasnya.
Belum keperluan untuk menyumbang di pura atau banjar. Sehingga, kata dia, penghasilan menjadi dewan menjadi tak seberapa.
“Itu bagian dari ngayah namanya. Kami sudah dipercaya, sekarang kami berbuat untuk masyarakat,” pungkasnya.
