DENPASAR – Keinginan Gubernur Wayan Koster mengenolkan dana hibah anggota DPRD Bali sudah bulat.
Tahap awal, Gubernur Koster mengurangi dana hibah per anggota dewan Rp 6 miliar menjadi Rp 3 miliar. Ke depan, dana hibah jadi nol rupiah.
Menurut Gubernur Koster, dana hibah anggota dewan bakal digunakan untuk kepentingan produktif. Salah satunya membangun infrastruktur.
Yang sudah dilakukan adalah membangun proyek shortcut Denpasar – Singaraja. Ke depan, proyek yang dibangun adalah penataan kawasan suci Pura Besakih.
Namun, rencana Gubernur Koster mengenolkan dana hibah mendapat perlawanan anggota DPRD Bali.
Menurut Wakil Ketua DPRD Nyoman Sugawa Korry, sampai saat ini belum ada pembahasan dana hibah.
Yang jelas untuk tahun 2020 memang ada pemotongan, karena untuk membantu pembangunan shortcut dan kebutuhan yang lainnya.
Sedangkan mengenai pernyataan gubernur akan ada pemangkasan kembali bahkan sampai mengenolkan dana hibah, diakuinya belum ada pembahasan di internal DPRD Bali.
Politisi Golkar ini pun belum bisa memberi komentar terkait itu. ” Tahun 2020 memang dikurangi karena ada hal-hal yang sangat mendesak untuk didukung
melalui ketersediaan anggaran dari APBD seperti shortcut dan lain-lain. Tapi, untuk anggaran selanjutnya, saya belum komen dulu karena
belum dibahas baik internal DPRD maupun dengan TPAD (tim anggaran pemerintah daerah),” ucapnya.
DENPASAR – Keinginan Gubernur Wayan Koster mengenolkan dana hibah anggota DPRD Bali sudah bulat.
Tahap awal, Gubernur Koster mengurangi dana hibah per anggota dewan Rp 6 miliar menjadi Rp 3 miliar. Ke depan, dana hibah jadi nol rupiah.
Menurut Gubernur Koster, dana hibah anggota dewan bakal digunakan untuk kepentingan produktif. Salah satunya membangun infrastruktur.
Yang sudah dilakukan adalah membangun proyek shortcut Denpasar – Singaraja. Ke depan, proyek yang dibangun adalah penataan kawasan suci Pura Besakih.
Namun, rencana Gubernur Koster mengenolkan dana hibah mendapat perlawanan anggota DPRD Bali.
Menurut Wakil Ketua DPRD Nyoman Sugawa Korry, sampai saat ini belum ada pembahasan dana hibah.
Yang jelas untuk tahun 2020 memang ada pemotongan, karena untuk membantu pembangunan shortcut dan kebutuhan yang lainnya.
Sedangkan mengenai pernyataan gubernur akan ada pemangkasan kembali bahkan sampai mengenolkan dana hibah, diakuinya belum ada pembahasan di internal DPRD Bali.
Politisi Golkar ini pun belum bisa memberi komentar terkait itu. ” Tahun 2020 memang dikurangi karena ada hal-hal yang sangat mendesak untuk didukung
melalui ketersediaan anggaran dari APBD seperti shortcut dan lain-lain. Tapi, untuk anggaran selanjutnya, saya belum komen dulu karena
belum dibahas baik internal DPRD maupun dengan TPAD (tim anggaran pemerintah daerah),” ucapnya.
