DENPASAR – Anggota DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) memiliki perhatian serius menyikapi aksi demonstrasi terkait upaya penyertifikatan tanah yang dilakukan ASDP Pelabuhan Padangbai, Karangasem.
Peraih 742.781 suara pada Pileg 2019 itu, menegaskan demi NKRI dirinya akan berjuang agar Dermaga 3 di Pelabuhan Padangbai terwujud.
“Seperti kejadian tempo hari saat Dermaga 2 tidak beroperasi karena kapal karam di lokasi pelabuhan ini. Saat itu banyak truk-truk
dari Pulau Jawa yang harus antri ke pelabuhan. Akibatnya, barang-barang tertunda dan pangan jadi busuk. Yang rugi ya Indonesia,” ucapnya, Selasa (22/9).
Penyertifikatan wilayah oleh ASDP Pelabuhan mutlak dibutuhkan sebagai syarat Kementerian Keuangan RI mengeluarkan anggaran. Terminal Padangbai akan ideal seperti Terminal Pelabuhan Benoa.
“Jika misalkan sertifikat Padangbai disetujui untuk desa adat, maka besok bisa jadi Airport Ngurah bisa dimintakan sertifikat misalnya oleh Desa adat setempat misalnya.
Atau Istana Presiden diambil alih oleh desa adat setempat. Ini kan bahaya karena wilayah vital sudah jadi aset republik,” tandas AWK.
DENPASAR – Anggota DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) memiliki perhatian serius menyikapi aksi demonstrasi terkait upaya penyertifikatan tanah yang dilakukan ASDP Pelabuhan Padangbai, Karangasem.
Peraih 742.781 suara pada Pileg 2019 itu, menegaskan demi NKRI dirinya akan berjuang agar Dermaga 3 di Pelabuhan Padangbai terwujud.
“Seperti kejadian tempo hari saat Dermaga 2 tidak beroperasi karena kapal karam di lokasi pelabuhan ini. Saat itu banyak truk-truk
dari Pulau Jawa yang harus antri ke pelabuhan. Akibatnya, barang-barang tertunda dan pangan jadi busuk. Yang rugi ya Indonesia,” ucapnya, Selasa (22/9).
Penyertifikatan wilayah oleh ASDP Pelabuhan mutlak dibutuhkan sebagai syarat Kementerian Keuangan RI mengeluarkan anggaran. Terminal Padangbai akan ideal seperti Terminal Pelabuhan Benoa.
“Jika misalkan sertifikat Padangbai disetujui untuk desa adat, maka besok bisa jadi Airport Ngurah bisa dimintakan sertifikat misalnya oleh Desa adat setempat misalnya.
Atau Istana Presiden diambil alih oleh desa adat setempat. Ini kan bahaya karena wilayah vital sudah jadi aset republik,” tandas AWK.
