DENPASAR – Nama Gubernur Wayan Koster kembali menjadi perbicangan. Ini menyusul surat palsu permintaan penggalangan dana pengamanan pilkada.
Surat tersebut “menjual” nama Koster untuk meminta dana kepada sejumlah perusahaan. Targetnya bukan main-main. Yakni BUMN/BUMD, kontraktor, hingga perbankan.
Surat palsu yang menggunakan kop berlambang Garuda. Agar lebih meyakinkan, si pembuat surat juga memalsukan stempel dan tanda tangan Koster.
Surat tersebut berisi permohonan dana pengamanan pelaksanaan pilkada yang bisa ditransfer ke rekening BRI Nomor 501801020835538 atas nama Juwita.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (Diskominfos) Provinsi Bali, Gede Pramana menyatakan surat tersebut palsu.
Gubernur tidak pernah mengeluarkan surat penggalangan dana pilkada. “Secara tata naskah dinas surat tersebut juga tidak sesuai,” tegas Pramana melalui siaran persnya kemarin.
Dijelaskan, dalam surat tersebut pelaku membeberkan seolah anggaran untuk pelaksanaan pilkada di Bali mengalami kekurangan.
Sehingga berharap pimpinan BUMN/BUMD dan perusahaan yang ada di Denpasar ikut membantu.
Ia sangat menyayangkan ulah oknum yang mencoba melakukan penipuan dengan mencatut nama gubernur.
Pihak-pihak yang telah menerima surat palsu diharapkan tidak memenuhi permintaan untuk mengirimkan dana sumbangan.
“Kami juga mengimbau agar masyarakat senantiasa waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan gubernur atau pejabat lainnya,” pungkasnya.
DENPASAR – Nama Gubernur Wayan Koster kembali menjadi perbicangan. Ini menyusul surat palsu permintaan penggalangan dana pengamanan pilkada.
Surat tersebut “menjual” nama Koster untuk meminta dana kepada sejumlah perusahaan. Targetnya bukan main-main. Yakni BUMN/BUMD, kontraktor, hingga perbankan.
Surat palsu yang menggunakan kop berlambang Garuda. Agar lebih meyakinkan, si pembuat surat juga memalsukan stempel dan tanda tangan Koster.
Surat tersebut berisi permohonan dana pengamanan pelaksanaan pilkada yang bisa ditransfer ke rekening BRI Nomor 501801020835538 atas nama Juwita.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (Diskominfos) Provinsi Bali, Gede Pramana menyatakan surat tersebut palsu.
Gubernur tidak pernah mengeluarkan surat penggalangan dana pilkada. “Secara tata naskah dinas surat tersebut juga tidak sesuai,” tegas Pramana melalui siaran persnya kemarin.
Dijelaskan, dalam surat tersebut pelaku membeberkan seolah anggaran untuk pelaksanaan pilkada di Bali mengalami kekurangan.
Sehingga berharap pimpinan BUMN/BUMD dan perusahaan yang ada di Denpasar ikut membantu.
Ia sangat menyayangkan ulah oknum yang mencoba melakukan penipuan dengan mencatut nama gubernur.
Pihak-pihak yang telah menerima surat palsu diharapkan tidak memenuhi permintaan untuk mengirimkan dana sumbangan.
“Kami juga mengimbau agar masyarakat senantiasa waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan gubernur atau pejabat lainnya,” pungkasnya.
