Presiden Jokowi Targetkan Indonesia Bebas Miskin Tahun 2045

DENPASAR – Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres Ma’ruf Amin menargetkan Indonesia masuk dalam jajaran negara maju dengan berpenghasilan tinggi di tahun 2045 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam acara Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II,

Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin, Kementeian Sosial RI Tahun 2019, di Kuta, Badung, Jumat (15/11) siang. 

Menurut Juliari P Batubara, dengan angka kemiskinan di Indonesia yang kini mencapai 9,4 persen, Presiden Jokowi berharap agar

semua program pengentasan kemiskinan khususnya yang ada di Kementerian Sosial bisa berjalan dengan lebih baik lebih, dan tepat sasaran.

“Sehingga walaupun di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini angka kemiskinan di Indonesia bisa tetap berkurang.

Sehingga pada perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 mendatang, Indonesia sudah bisa masuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi,” ujar Juliari kepada awak media.

Kementerian Sosial, kata dia, bertugas menjalankan program-program yang bermuara pada pengentasan kemiskinan.

Seperti program keluarga harapan yang diharapkan tidak hanya menjadi program yang sekedar membagi-bagi bansos,  tapi juga ada nilai pendampingannya.

Sehingga nantinya masyarakat atau keluarga yang menerima bantuan dari program yang sudah dijalankan bisa keluar dari kemiskinan.

“Program yang selama ini sudah berjalan dan kita evaluasi. Dan, sudah cukup baik kita teruskan dan itu perintah dari presiden agar meneruskan program-program tersebut

dengan anggaran yang sudah mencukupi. Kalau kita kerjakan dengan baik dan sesuai sasaran, tentunya akan berhasil dan harus menekan angka kemiskinan,” tambahnya. 

Acara Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin, Kementeian Sosial RI Tahun 2019, di Kuta,

Badung, Jumat (15/11) ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dari tingkat provinsi dan Kabupaten Wilayah II. Dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan dengan jumlah 151 orang. 

DENPASAR – Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres Ma’ruf Amin menargetkan Indonesia masuk dalam jajaran negara maju dengan berpenghasilan tinggi di tahun 2045 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam acara Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II,

Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin, Kementeian Sosial RI Tahun 2019, di Kuta, Badung, Jumat (15/11) siang. 

Menurut Juliari P Batubara, dengan angka kemiskinan di Indonesia yang kini mencapai 9,4 persen, Presiden Jokowi berharap agar

semua program pengentasan kemiskinan khususnya yang ada di Kementerian Sosial bisa berjalan dengan lebih baik lebih, dan tepat sasaran.

“Sehingga walaupun di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini angka kemiskinan di Indonesia bisa tetap berkurang.

Sehingga pada perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 mendatang, Indonesia sudah bisa masuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi,” ujar Juliari kepada awak media.

Kementerian Sosial, kata dia, bertugas menjalankan program-program yang bermuara pada pengentasan kemiskinan.

Seperti program keluarga harapan yang diharapkan tidak hanya menjadi program yang sekedar membagi-bagi bansos,  tapi juga ada nilai pendampingannya.

Sehingga nantinya masyarakat atau keluarga yang menerima bantuan dari program yang sudah dijalankan bisa keluar dari kemiskinan.

“Program yang selama ini sudah berjalan dan kita evaluasi. Dan, sudah cukup baik kita teruskan dan itu perintah dari presiden agar meneruskan program-program tersebut

dengan anggaran yang sudah mencukupi. Kalau kita kerjakan dengan baik dan sesuai sasaran, tentunya akan berhasil dan harus menekan angka kemiskinan,” tambahnya. 

Acara Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin, Kementeian Sosial RI Tahun 2019, di Kuta,

Badung, Jumat (15/11) ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dari tingkat provinsi dan Kabupaten Wilayah II. Dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan dengan jumlah 151 orang.