DENPASAR – Peradah Provinsi Bali akhirnya angkat bicara terkait keributan di media sosial terkait kisruh kasus anggota DPD RI Arya Wedakarna alias AWK dan juga Hare Krisna.
Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Peradah Bali, Eka Mahardika. Dijelaskannya, Peradah Provinsi Bali prihatin dan menyayangkan wacana yang berkembang di media sosial atas
pro kontra dan debat kusir atas keberadaan Sampradaya Hare Krisna dan pernyataan kontroversi senator Arya Weda Karna yang melahirkan narasi kebencian, emosional keumatan, caci makian.
Selain itu juga membangun sentimen dengan bumbu prasangka buruk yang berlebihan sehingga menggangu kondusivitas dan harmonisasi beragama Hindu di Bali.
Dalam hal ini pihaknya meminta dan menghimbau kepada umat Hindu tidak terpancing secara emosional di ruang publik dan media sosial yang hanya dapat memperuncing dan memperkeruh keadaan.
Kisruh itu juga tentunya tanpa melahirkan solusi kongkret untuk penyelesaian masalah. Peradah juga memberikan dukungan penuh kepada majelis tertinggi
umat Hindu dalam hal ini PHDI Provinsi Bali dan PHDI Pusat untuk menuntaskan persoalan pro kontra Hare Krisna dengan tuntas, arif dan bijaksana.
Karena persoalan ini telah menjadi api dalam sekam. Wacana ini bukan semata menjadi perhatian umat Hindu di Bali tapi juga Hindu di berbagai daerah di Indonesia.
“Kita menghimbau masyarakat Hindu Bali agar tidak terprovokasi dan tidak terpancing secara emosional di ruang publik dan medsos,
serta mendukung PHDI Bali maupun pusat untuk menuntaskan polemik ini,” kata Eka Mahardika saat diskusi dengan KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) di Denpasar kemarin.
Sementara itu, Ketua Peradah Bali, I Komang Agus Widiantara meminta kepada perkumpulan Hare Khrisna untuk memberikan
klarifikasi atau penjelasan secara utuh dan lengkap atas desa-desus yang berkembang selama ini di ruang publik khususnyua media sosial.
Hare Khrisna juga seyogianya menjawab ragam tuduhan yang diajukan oleh berbagai pihak atas keberadaan pergerakan Hare Khrisna baik melalui forum resmi maupun mediasi oleh PHDI Provinsi Bali, dan PHDI Pusat.
Hal itu sebisanya menjawab kegelisahan umat, dan melakukan mediasi mediasi atas persoalan ini kepada Perkumpulan Hare Khrisna dengan menghadirkan perwakilan organisasi Hindu,
tokoh atau instansi terkait sehingga memungkinkan melakukan diskusi atau dialog terbuka dengan mencarikan win-win solution untuk menjernihkan dan meneduhkan kegelisahan umat Hindu Bali.
“Kita juga mesti memaksimalkan kembali literasi Hindu dalam bentuk seminar atau dharmatula yang berjenjang secara kelembagaan atau kerjasama lintas organisasi Hindu yang difasilitasi oleh PHDI,
Ditjen Bimas Hindu, Lembaga Pendidikan Hindu, pasraman maupun penggiat-penggiat Hindu lainnya dalam rangka meningkatkan wawasan dan SDM kehinduan sehingga polemik di internal umat Hindu bisa diminimalisir,” tandasnya.
