NUSA DUA, radarbali.id– Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sukses menggelar Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital Keempat atau 4th Digital Economy Working Group (DEWG) yang dilanjutkan dengan Digital Economy Ministerial Meeting (DEMM) bertempat di Mulia Resort, Nusa Dua, Bali.
DEMM menandakan awal dari ujung perjalanan panjang serangkaian pertemuan DEWG untuk mengonsolidasikan isu-isu ekonomi digital di bawah Presidensi G20 Indonesia. Dalam pertemuan ini, Industry Task Force DEWG mempertunjukkan adopsi teknologi digital Indonesia kepada seluruh delegasi negara anggota G20 sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan industri.
Pertemuan DEMM dihadiri oleh 9 menteri atau wakil menteri serta 10 pejabat tinggi anggota G20 dan 5 menteri atau wakil menteri non G20 serta perwakilan dari organisasi internasional.
Selama kurun waktu 6 bulan terakhir, pemerintah Indonesia menggelar 4 pertemuan sebagai upaya untuk mendiskusikan langkah-langkah bersama di antara negara G20 atas 3 isu prioritas DEWG 2022.
Pertama, konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Kedua, kecakapan dan literasi digital. Ketiga, aliran data bebas dan aliran data lintas batas. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate menekankan hasil diskusi yang diusung Presidensi G20 Indonesia dalam penyusunan Dokumen Bali Package mencakup 3 hal.
Pertama, konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Menkominfo telah menyimpulkan konsep people centered sebagai perpanjangan dari konektivitas digital yang berpusat pada manusia atau human centered.
“Pertemuan juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis. Pertemuan juga menyambut baik berbagai inisiatif Presidensi G20 Indonesia seperti digital inovation atau G20 Digital Inovation dan G20 Digital Tranformantion Expo,” tandasnya.
Kedua, keterampilan digital masyarakat dan literasi digital. Para delegasi memberi tanggapan positif atas upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan keterampilan digital masyarakat dan literasi digital.
Anggota G20 menyambut baik toolkit untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital serta berbagai pengalaman untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam ekonomi digital.
“Tools ini akan membuat pengambilan kebijakan lebih objektif serta membangun kerja sama internasional dalam mengatasi gap antar negara demi menjawab tantangan masa depan digital. Presidensi juga berhasil menyusun kompilasi laporan mengenai kebijakan dan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi bermakna bagi kelompok rentan dalam ekonomi digital serta dokumen ringkasan praktik dan kebijakan mengenai kecakapan digital dan literasi digital tingkat lanjut,” sambungnya.
Ketiga, aliran data bebas dan aliran data lintas batas. Pemerintah Indonesia mengusulkan diskusi tentang prinsip-prinsip yang ditetapkan seperti kepatuhan hukum, keadilan, transparansi, dan sampai batas tertentu menekankan soal timbal balik. Terkait konflik Rusia-Ukraina yang tak dipungkiri berdampak pada geopolitik dunia dan ekonomi global, Johnny G. Plate menegaskan G20 Presidensi Indonesia bersifat netral dan imparsial.
“Indonesia telah menjembatani diskusi yang sesuai dengan mandat utama G20, yaitu fokus pada isu-isu ekonomi digital,” beber Johnny G. Plate sembari menegaskan hasil Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital Keempat atau 4th Digital Economy Working Group (DEWG) yang dilanjutkan dengan Digital Economy Ministerial Meeting (DEMM) akan disampaikan sebagai masukan bagi Presiden RI, Joko Widodo yang akan memimpin KTT G20 pada November 2022.
Ditambahkan bahwa perwakilan anggota G20 telah menyampaikan pandangan mereka serta saling bertukar ide dan gagasan. Seluruh ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen G20 Digital Economy Ministerial Meeting 2022 Summary. Dokumen dimaksud mencakup kesepakatan-kesepakatan substantif yang tercapai antara para menteri di bidang ekonomi digital di tiga isu prioritas G20 Presidensi Indonesia. Termasuk rangkuman dinamika kebahasaan para delegasi udalam menyikapi tantangan global.
“Presidensi Indonesia telah memperoleh konsesus dari seluruh anggota DEWG sesuai isu prioritas G20 Presidensi Indonesia yang telah mempertemukan berbagai stakeholder untuk membahas secara mendalam jalan ke depan untuk mengoperasionalkan aliran data bebas dengan kepercayaan dan aliran data bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas,” sambungnya.
Indonesia juga mengajak delegasi menyusun deklarasi menteri untuk masa depan digital global. Ia mengidentifikasi adanya realitas kesenjangan digital yang mengkhawatirkan, kurangnya pemahaman kecakapan literasi dan keahlian digital serta kebocoran data yang meningkat. Oleh karena itu, Johnny G. Plate mengajak seluruh delegasi untuk merumuskan deklarasi untuk mengatasi tantangan masa depan digital.
“Penyusunan deklarasi selama persidangan Kelompok Kerja Ekonomi Digital tidak hanya berdasarkan aspirasi pemerintah Republik Indonesia saja, tapi untuk masa depan digital,” ucap tokoh asal NTT itu.
Sebelumnya pada acara pembukaan, Senin (29/8), Johnny G. Plate mengaku bersyukur melalui 4th Digital Economy Working Group (DEWG) terbuka ruang yang luas untuk kolaborasi mewujudkan transformasi digital dalam harmoni.
“Saya bersyukur kita akan segera menyimpulkan pembahasan dokumen Bali Package. Mari kita berkolaborasi menyelesaikan Bali Package dengan semangat kebersamaan dalam mencapai pemulihan yang tangguh untuk transformasi digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Recover Together, Recover Strong” tegasnya.
Johnny G. Plate mengapresiasi Chair Mira Tayyiba dan Alternate Chair Dedy Permadi yang telah bekerja keras memetakan arah diskusi DEWG yang mencakup tiga isu prioritas selama pertemuan berlangsung. Adapun rangkaian pertemuan DEWG ini berlangsung di Lombok, Yogyakarta, Labuan Bajo, dan terakhir di Bali. (mar/ken)
