SINGARAJA – Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea meminta agar Pura Kubu Pande tetap dipertahankan jika proyek Bandara Bali Utara jadi dibangun di desanya.
Pura yang berada di wilayah Banjar Dinas Tukad Ampel, Desa Kubutambahan itu, diharapkan tetap berdiri di lokasinya semula.
Harapan itu mencuat, setelah desa pakraman mempelajari hasil studi dari konsultan perencana PT. Virama Karya.
Dalam dokumen studi yang disodorkan konsultan, memang ada beberapa fasilitas umum yang terdampak.
Tercatat ada fasilitas tempat suci yang terdampak, seperti Pura Subak dan Pura Kubu Pande. Selain itu fasilitas balai banjar dinas di turut terkena.
Ada pula fasilitas pendidikan seperti SDN 7 Kubutambahan dan SMAN Bali Mandara. Serta fasilitas perkantoran Mapolsek Kubutambahan.
Hanya saja dalam studi itu, tak diberikan penjelasan lebih lanjut. Apakah fasilitas-fasilitas itu terdampak runway langsung, atau hanya sekadar berada di dalam kawasan pelabuhan udara.
Kalau hanya berada di dalam kawasan pelabuhan, diprediksi hal itu tak akan mempengaruhi aktifitas take off dan landing pesawat.
Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea mengatakan, dirinya sempat didatangi tim peneliti dari PT. Virama Karya.
Saat itu tim menjelaskan ada beberapa fasilitas umum yang terdampak. “Waktu itu saya tanya, pura ada yang kena nggak? Dijelaskan Pura Kubu Pande kena. Waktu itu saya minta pura jangan digeser. Kalau bisa digeser runway-nya,” kata Warkadea.
Atas permintaannya tersebut, Warkadea menyebut pihak konsultan menyanggupi rencana tersebut.
“Menurut informasi dari tim, memang akan kena. Jadi nanti akan digeser runway-nya. Bukan puranya yang digeser,” imbuhnya.
Ia pun menegaskan, pihak desa pakraman akan mempertahankan sejumlah pura, situs, dan cagar budaya di wewidangan desa pakraman.
Asal tahu saja, pembangunan bandara internasional di Bali Utara sempat menjadi wacana selama bertahun-tahun. Bahkan wacana ini selalu menjadi janji para politisi, tiap kali pemilihan dilangsungkan.
Kini wacana itu mulai menunjukkan titik terang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat melakukan peninjauan ke Desa Kubutambahan.
Saat itu Menhub berjanji akan menerbitkan izin penetapan lokasi dalam kurun waktu empat tahun mendatang.
