MANGUPURA – Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, S.Sos., menyambut baik rekomendasi DPRD untuk pendirian Badan Investasi.
Salah satu tugasnya untuk memikirkan jenis-jenis investasi dan peningkatan pendapatan di luar sektor pariwisata dan deviden yang diterima dari BPD Bali.
Hal itu dikemukakannya seusai rapat paripurna DPRD Badung untuk memberikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2018, di DPRD Badung, Jumat (26/4) siang.
“Ini merupakan ide cerdas Dewan dalam rangka stabilitas pendapatan,” tegas Bupati Giri Prasta.
Dalam hal pendapatan, katanya, Bupati juga memberikan acungan jempol terhadap masukan Dewan menyangkut pendapatan pajak yang tidak lagi menggunakan self asessment, tetapi wajib menggunakan real assesment.
Yang membedakan, self assesment WP masih bisa mencantumkan nilai pajaknya sekehendaknya.
“Namun dalam real assesment, jumlah kewajiban pajak harus sesuai dengan yang sebenarnya,” katanya.
Dari dua catatan Dewan ini, kata Giri Prasta, dipastikan akan mampu menciptakan stabilitas pendapatan Badung. Dengan begitu, pembangunan berkelanjutan bisa dilaksanakan dengan baik.
Ditanya mengenai masukan Dewan agar Bupati cermat dan berhati-hati terhadap program angelus buana, Giri Prasta menyatakan, program ini sesungguhnya sudah ada sejak lama.
Dulu, bantuan Pemkab Badung ke kabupaten lain dikelola oleh provinsi. Dari provinsi baru disalurkan ke kabupaten lainnya di Bali.
Sekarang dengan program angelus buana, katanya, bantuan Badung ke kabupaten lain disalurkan secara langsung.
Berapa bantuannya, senilai itulah yang diterima tanpa ada pemangkasan-pemangkasan. Karena itu, program berbagi dari Badung untuk Bali, akan terus dilanjutkan.
Namun dipastikan pihaknya akan berhati-hati dan cermat. “Kalau berhati-hati itu pasti. Siapa sih yang mau melanggar hukum,” katanya.
Sementara menanggapi catatan Dewan terhadap ekonomi mikro, Bupati Giri Prasta memastikan akan mendorong pertumbuhkan UMKM dengan melakukan bedah warung.
Dalam bedah warung ini, tegasnya, selain memberikan tambahan permodalan, pihaknya juga melakukan perbaikan tempat usaha atau warungnya sehingga higienis.
“Ini akan kami lakukan sehingga pelaku UMKM khususnya pemilik warung bisa bersaing dengan toko-toko modern yang ada saat ini,” katanya.
Berapa nilai bantuan untuk setiap warung? Menjawab ini, bupati asal Pelaga Petang tersebut menyatakan sedang dihitung.
Berapa pun kebutuhan warung tersebut akan diberikan. Dengan begitu, program ini tak akan setengah-setengah sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara riil.
Kami sambut dengan baik dalam rangka riil mampu menurunkan angka kemiskinan,” katanya.
Di bidang pariwisata, ujarnya, Dewan merekomendasikan final harus berbasis masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan mampu menikmati perkembangan pariwisata yang ada di wilayahnya.
Secara resmi, semua rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Bupati tahun 2018, dibacakan Wakil Ketua Nyoman Karyana.
Selain dihadiri Ketua DPRD Badung dan Wakil beserta anggotanya, rapat paripurna juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan Wabup Ketut Suiasa serta pimpinan OPD serta undangan lainnya. (rba)
