NEGARA – Meski calon legislative (caleg )terpilih hasil Pileg 2019 belum ditetapkan, namun caleg terpilih yang nantinya duduk di kursi DPRD Jembrana sudah mulai menyiapkan pakaian dinas.
Bahkan sejumlah caleg terpilih, Rabu (19/6) sudah mengukur baju yang difasilitasi sekretariat DPRD Jembrana dengan nilai anggaran mencapai Rp 200 juta lebih untuk 25 anggota dewan.
Pengukuran baju untuk anggota dewan ini dilakukan di salah satu ruangan sekretariat DPRD Jembrana.
Caleg terpilih baik caleg petahana maupun pendatang baru mendatangi kantor DPRD Jembrana berdatangan untuk mengukur pakaian yang berlangsung sejak pukul 09.00 wita.
Sekretaris DPRD Jembrana I Made Sudantra mengatakan, pakaian untuk anggota DPRD baru nanti seperti lima tahun lalu, sebanyak lima jenis pakaian dengan nilai setiap jenisnya berbeda. “Pakaian untuk anggota dewan terpilih sudah dilakukan agar pada pelantikan nanti sudah siap,” terangnya.
Diantaranya, pakaian sipil harian (PSH) nilainya Rp 1 juta setiap anggota dewan, jadi total Rp 35 juta; pakaian sipil lengkap (PSL) nilainya sekitar Rp 2,550 juta dengan nilai total 89.250 juta; pakaian dinas harian (PSH) nilainya Rp 1,150 juta totalnya Rp 40,250 juta, dan terakhir pakaian sipil resmi (PSR) nilainya Rp 1,5 juta dengan total Rp 52.500 juta. Jadi total keseluruhan untuk pakaian anggota dewan baru ini sebanyak Rp 217 juta.
Dari empat jenis pakaian tersebut, tidak semua pakaian dikenakan setiap bekerja. Khusus untuk PSL dibuat hanya sekali dalam satu periode, pemakaiannya juga hanya digunakan pada saat pelantikan dan sidang paripurna istimewa dewan dan saat kegiatan lain yang mewajibkan menggenakan PSL. Sedangkan tiga jenis pakaian lainnya diberikan setiap tahun. “Semua pakaian itu, untuk anggota dewan baru nanti. Akan diberikan sebelum dilantik,” jelasnya.
Selain pakaian, anggota dewan terpilih nanti akan mendapatkan pin emas 22 karat yang sudah ditenderkan dengan nilai tender sebesar Rp 227,5 juta.
Pelantikan anggota dewan terpilih, akan diselenggarakan pada 13 Agustus mendatang, sesuai dengan berakhirnya masa bakti anggota dewan periode sebelumnya.
Mengenai gaji, anggota dewan untuk periode 2019-2024 tetap mengacu pada aturan sebelumnya yakni peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Gaji tetap sama, tidak ada kenaikan,” ujarnya.
Selain gaji, anggota dewan akan mendapat tunjangan, diantarnya tunjangan transportasi, telekomunikasi, perumahan, keluarga, kehormatan dan representasi. Jadi total yang diterima anggota dewan setiap bulannya sekitar Rp 30 juta. “Nilai tunjangan ini, tergantung kemampuan daerah dan kepatutan yang ditentukan berdasarkan appraisal dari lembaga independen yang ditunjuk,” tukasnya.
