MANGUPURA – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
lima kali berturut-turut sampai dengan tahun 2018 mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Penghargaan diserahkan Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bali Tri Budianto mewakili
Kementerian Keuangan RI dan diterima Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (29/10).
Untuk diketahui Pemkab Badung sudah 5 (lima) kali berturut-turut meraih opini WTP mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terkait penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Bali Tri Budianto mengatakan, penyerahan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung karena telah berhasil mempertahankan opini WTP, dimana hingga tahun ini sudah lima kali secara berturut-turut.
Dikatakan hal ini tidak mudah karena diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat diantara seluruh unsur yang ada di Kabupaten Badung.
Dijelaskan dengan pencapaian opini WTP, Pemkab Badung membuktikan pengelolaan yang dilakukan sudah sangat baik serta akuntabilitasnya terjaga.
Dan hal ini perlu disampikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sudah melaksanakan kewajibannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Selain penyerahan penghargaan, pihaknya juga melakukan sharing session dengan Pemkab Badung terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBN.
“Beberapa strategi perlu kami sampaikan dan untuk diketahui, baik langsung maupun tidak langsung mengenai pengelolaan keuangan yang berasal dari APBN, ” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Giri Prasta atas nama Pemerintah dan masyarakat Badung menyampaikan rasa syukur dan terima kasih setulus-tulusnya
atas penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Pemkab Badung berkenaan dengan keberhasilan mempertahankan predikat WTP.
Dikatakan terkait penyusunan dan penyajian LKPD, Pemkab Badung tetap melaksanakan dan mengikuti regulasi yang ada.
“Kami Pemkab Badung selalu mendapat binaan dari BPK RI Perwakilan Bali terkait LKPD ini. Dan kami juga harapkan mendapat arahan
dan pembinaan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan untuk menghindari terjadinya
permasalahan dikemudian hari karena kami ingin berbuat sesuatu yang baik dan benar serta siap menjadi contoh di Indonesia, ” tegas Bupati Giri Prasta seraya
mengajak seluruh Pimpinan OPD yang hadir untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan sehingga predikat WTP tetap bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang.
Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Badung serta para camat, perbekel dan lurah se-Badung. (rba)
