DENPASAR – Meski pemerintah pusat sudah menyatakan bakal menanggung semua biaya pengobatan pasien terinfeksi virus corona,
pemerintah daerah tetap diminta menggunakan dana darurat. Hal itu diungkapkan Politikus Golkar I Nyoman Sugawa Korry.
Pria yang juga wakil ketua DPRD Bali itu mendorong Pemprov Bali segera menggunakan dana darurat atau bantuan bencana dari APBD 2020.
Pemprov Bali sendiri menganggarkan Rp 15 miliar untuk dana darurat. “Kalau itu (Rp 15 miliar) masih dirasa kurang,
kami setuju untuk menyiapkan anggaran mendahului dari APBD 2020 yang disisihkan dari efisiensi perjalanan dinas,” ujar Sugawa kemarin.
Selain siap mengefisiensi dana perjalanan dinas, dana lain yang bisa dihemat yaitu dana seminar, rapat, dan lainnya.
Pemprov Bali diharapkan fokus mengatasi pandemi virus corona. “Di samping terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat,
corona ini sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi jelas cukup signifikan,” imbuh politikus asal Buleleng itu.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan berpotensi menurun. Selain itu, meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, pendapatan daerah/anggaran daerah juga berpotensi menurun.
“Kalau tidak segera diatasi, penurunan akan berlanjut. Masyarakat yang paling menderita adalah masyarakat terbawah,” tukasnya.
Untuk itu, lanjut Sugawa, segala daya upaya harus dimaksimalkan untuk mengatasi pandemi ini. Pemerintah juga diminta membantu tersedianya semua kebutuhan alat dan bahan untuk gerakan hidup sehat.
Kebutuhan bahan pokok tersedia cukup dan menindak kaum spekulan. “Bebaskan bunga dan tangguhkan cicilan kredit bank, bebaskan PPh dan PPn,” pungkasnya.
