NEGARA – Pembangunan proyek kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana yang digagas Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Pemkab Jembrana mulai diaudit.
Audit dilakukan selepas para pekerja protes karena pemenang tender menunggak gaji pekerja dan penyedia material.
Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melihat hasil pembangunan proyek kampus di Desa Pengambengan itu.
Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana I Made Dwi Maharimbawa usai rapat kemarin mengatakan,
proses audit akan dilaksanakan dalam waktu satu minggu kedepan untuk menghitung persentase pengerjaan proyek fisik. “Yang jelas sekarang sudah putus kontrak,” jelasnya.
Informasi yang diterima Arimbawa selaku perwakilan dari pemerintah kabupaten Jembrana, uang PT Sartonia Agung selaku pemenang tender masih cukup banyak di KKP, karena masih ngamprah 30 persen dari progres proyek.
Saat ini, diperkirakan pengerjaan proyek baru mencapai 61,02 persen. Mengenai tanggungan pemenang tender pada subkontraktor baik yang menyediakan tenaga kerja dan material,
dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk menyelesaikan masalah difasilitasi oleh kepolisian dan melibatkan notaris agar tidak lagi terjadi masalah lagi.
Hingga saat ini, belum ada informasi pasti mengenai jumlah uang yang sudah diserahkan perusahaan pada sub kontraktornya.
Pasalnya, informasi yang diterima masih belum jelas karena setiap orang mengatakan berbeda. “Nilainya belum jelas. Makanya tim audit akan memanggil mereka,” terangnya.
Sementara itu menurut informasi dari para mandor dan perusahaan sub kontraktor, perusahaan sudah membayar gaji para pekerja melalui para mandor.
Namun yang belum dibayar uang makan para pekerja, karena selama dua hari tidak bekerja dan untuk makan ditanggung para mandor.
“Kalau untuk pekerja saya sudah dibayar, belum tahu mandor lain,” terang Gede Sumita, salah satu mandor proyek.
Proyek Pembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dibangun dengan pagu anggaran sebesar Rp 54 miliar lebih dengan 89 peserta lelang.
PT Sartonia Agung menjadi pemenang tender dengan harga terkoreksi Rp 44,3 miliar. Namun, dalam proses pembangunannya tahun 2017 lalu, waktu pelaksanaan 94 (hari kalender) tidak terpenuhi hingga tutup tahun.
Sehingga meminta lagi perpanjangan sampai 31 Maret 2018 dan pembangunan tetap tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan. Para pekerja juga menuntut gaji yang tidak dibayar selama sebulan
