DENPASAR-Obsesi Provinsi Bali untuk menggeser peringkat DKI Jakarta sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah belum terwujud.
Terbukti, hingga menjelang pergantian kursi jabatan gubernur, pada 28 Agustus 2018 mendatang, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, peringkat Bali masih tetap
bertahan di peringkat ke-2 level nasional (atau bertahan sejak 5 tahun terakhir) dengan prosentase angka kemiskinan sebesar 4,01 persen dengan Indeks Gini Rasio sebesar 3,8 persen.
Meski belum berhasil mewujudkan harapan mewujudkan Bali sebagai provinsi terkaya, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika tetap menilai, hal itu tetap sebagai bagian dari capaian semua pihak selama 1 dekade (10 tahun) kepemimpinannya.
“Tentu pada kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah ikut serta menjalankan serta mengawal program Bali Mandara.
Kepada anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Jajaran TNI dan Polri, Bupati dan Walikota se-Bali serta seluruh masyarakat Bali, saya haturkan terima kasih,” tutur Pastika di sela menghadiri
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dengan acara “Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-60” di ruang sidang utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Selasa (14/8).
Selain angka kemiskinan, Pastika juga menyampaikan, melalui program Bali Mandara, angka pengangguran di Bali berkurang menjadi 0,86 persen, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan stabil, serta IPM di atas rata-rata nasional.
Terakhir, lanjutnya, selama kepemimpinannya, Pemprov Bali juga telah beberapa kali meraih opini WTP dari BPK RI untuk laporan keuangan daerah. “Sekali lagi, capaian ini bukanlah capaian saya sendiri, namun hasil dari dukungan banyak pihak,”pungkas Pastika.
