RadarBali.com – Pelantikan pejabat pratama atau eselon II (tingkat kepala dinas) Pemprov Bali kemarin (2/8) menimbulkan protes.
Pasalnya, pelantikan yang dilakukan Gubernur Pastika itu ditengarai tidak transparan dan kental dengan unsur nipotisme.
Pansel yang dibentuk pun disebut-sebut hanya sekadar formalitas belaka. Kepada Jawa Pos Radar Bali, sejumlah pejabat yang ikut lelang jabatan menyebutkan, pejabat yang dilantik belum mengikuti pendidikan dan pelatihan pimpinan (diklatpim) eselon dua.
Selain belum mengikuti diklatpim eselon dua, pejabat yang bersangkutan juga belum mengikuti assessment atau uji kompetensi kelayakan serta keahlian.
“Ibarat orang mengemudi, diklatpim dan assessment itu adalah SIM (Surat Izin Mengemudi). Bagaimana boleh mengemudi kalau SIM saja tidak punya,” ujar salah satu pejabat peserta lelang yang tak mau disebutkan namanya pada koran ini.
Wajar jika para pejabat peserta lelang ini mengeluh. Pasalnya, mereka yang sudah mengikuti diklatpim dan lulus assessment justru tidak lolos.
Padahal, dalam proses lelang juga diadakan tes assessment, namun tes tersebut ternyata tidak digunakan.
“Dari awal, kami merasa tes ini sudah tidak beres. Kami merasa lelang jabatan ini sudah by desain,” imbuh sumber.
Kecurigaan semakin mencuat lantaran nama-nama pejabat yang dilantik kemarin menunjukkan hubungan kedekatan dengan pejabat tinggi lainnya.
Salah satu contohnya adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Cok Bagus Pemayun. Pria yang sebelumnya menjabat sekretaris Dinas Pariwisata itu adalah adik kandung Sekda Bali, Cok Ngurah Pemayun.
Ditemui usai pelantikan, Cok Bagus Pemayun usai pelantikan enggan berkomentar saat ditanya isu dirinya lolos karena merupakan adik kandung Sekda.
“Saya tidak mau berkomentar masalah itu,” kelitnya. Katanya, dia akan fokus menjalankan tugas dengan melakukan konsolidasi internal. “Fokus ke dalam dulu,” imbuhnya singkat lantas berlalu.
Sementara itu, Gubernur Pastika yang diwawancarai usai melantik juga membantah ada permainan dalam lelang jabatan.
“Bagaimana ada unsur kedekatan? Saya tidak pernah tahu orangnya. Sering saya lihat mereka tapi saya tidak tahu,” dalih Pastika seraya memerintahkan Sekda Cok Pemayun agar pejabat baru dilantik menghadap gubernur.
Menurut Pastika, pejabat yang dilantik adalah nama yang disetorkan panitia seleksi (pansel). Setiap jabatan pansel menyertakan tiga orang calon.
Total 15 nama disetor ke gubernur untuk dipilih dan diajukan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dikatakan Pastika, dari nama-nama yang disetor pansel, dia memilih nama nomor urut satu.
“Daripada pusing, saya pilih nomor satu. Bagaimana orang mendebat saya kalau yang saya pilih nomor satu. Kenapa pilih nomor satu? tanya pansel. Jadi, tidak ada itu kedekatan,” bantah gubernur 66 tahun itu.
Terkait pejabat yang dilantik belum mengikuti diklatpim, Pastika mengatakan, seleksi jabatan eselon dua berikutnya harus sudah diklatpim dua.
Jika belum diklatpim dua tidak bisa ikut lelang jabatan. Ditambahkan, lelang jabatan kali ini merupakan lelang jabatan pertama. Berikutnya, yang bisa ikut hanya yang memenuhi syarat.
“Jangan ada bisik-bisik tetangga. Apalagi yang bayar-bayar, tidak ada itu. Kalau ketahuan yang bayar langsung drop, siapa yang menerima langsung drop juga,” tukasnya diplomatis.
Mantan Kapolda Papua itu memaparkan, jabatan paling krusial adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM yang harus mengurusi pengangguran dan kemiskinan.
Selain itu, gubernur ingin tenaga kerja Bali lebih berkualitas, bukan sekadar jadi kuli. Sekda Cok Pemayun ditemui usai mendampingi Pastika juga tak membantah jika para pejabat yang dilantik belum mengikuti diklatpim dua.
Cok Pemayun beralasan tidak ada diklatpim dua karena belum ada anggaran. “Sekarang untuk diklatpim dua belum, akan didiklatkan nanti. Kemarin memang anggaran belum ada,” kelit Cok Pemayun. Bagaimana dengan adik (anda) yang dilantik? “Itu (hasil keputusan) pansel. Pansel gak bisa diajak gitu,” kelitnya lagi.
Pejabat yang Dilantik
Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Tjok Bagus Pemayun, sebelumnya menjabat Sekretaris pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM; Ni Luh Made Wiratmi. Sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, sebelumnya Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Bali.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan; I Wayan Mardiana, sebelumnya Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Staf Ahli, Dewa Putu Mantera, sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali naik jabatan menjadi Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
