Setelah Supermarket dan Pasar, Diet Plastik Sasar Industri Pariwisata

DENPASAR – Tak hanya di pasar tradisional dan pasar modern, penerapan  Perwali Nomor 36 Tahun 2018 juga menyasar restoran dan hotel.

Dinas Pariwisata (Diparda) melakukan sosialisasi dan sidak Kamis kemarin (3/1). Kabid Industri Pariwisata, I Ketut Arya, menambahkan bahwa

sosialisasi penerapan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur pengurangan sampah plastik di Kota Denpasar ini telah dilaksanakan dengan menyasar 47 lokasi usaha.

Jumlah tersebut terdiri 11 usaha hiburan, 25 usaha restoran dan 11 usaha hotel. Khusus di Bidang Usaha Pariwisata pihaknya menekankan

bahwa pengusaha pariwisata agar  mengurangi pemakaian plastik sekali pakai seperti halnya kantong plastik, sedotan plastik, dan styrofoam.

Sosialisasi ini akan dilaksanakan satu minggu kedepan dan selanjutnya akan dilakukan tindakan tegas.

“Yang sudah melaksanakan kami sangat mengapresiasi, dan kami harapkan seluruh pelaku usaha pariwisata agar senantiasa menggunakan

bahan ramah lingkungan dan memasang imbauan di depan toko, restoran atau hotel sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat yang datang,” pungkasnya.

Kendati demikian, pantauan Jawa Pos Radar Bali ini masih banyak yang menggunakan plastik maupun sedotan plastik di restoran kawasan Renon, Denpasar.

Sementara itu, Kadis Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani didampingi Kabid Industri Pariwisata, I Ketut Arya menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata Kota Denpasar secara berkesinambungan terus mendukung upaya pengurangan plastik ini.

Sosialisasi gencar dilaksanakan sehingga mampu memaksimalkan pengurangan sampah plastik di Bumi.

“Besar harapan kami pengurangan sampah plastik ini agar menjadi perhatian kita  bersama, termasuk dunia pariwisata,” jelasnya.

Lebih lanjut Dezire mengatakan bahwa sampah plastik tidak hanya mengganggu kesehatan. Namun juga jadi tantangan bersama lantaran Bali hingga saat ini masih bertumpu pada sektor pariwisata.

“Inilah yang tidak kami inginkan terjadi di Bali, karena sektor perekonomian hingga saat ini masih bertumpu pada pariwisata, dan kalau pariwisata goyah maka segala lini ekonomi Bali juga berpeluang goyah,” paparnya. 

DENPASAR – Tak hanya di pasar tradisional dan pasar modern, penerapan  Perwali Nomor 36 Tahun 2018 juga menyasar restoran dan hotel.

Dinas Pariwisata (Diparda) melakukan sosialisasi dan sidak Kamis kemarin (3/1). Kabid Industri Pariwisata, I Ketut Arya, menambahkan bahwa

sosialisasi penerapan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur pengurangan sampah plastik di Kota Denpasar ini telah dilaksanakan dengan menyasar 47 lokasi usaha.

Jumlah tersebut terdiri 11 usaha hiburan, 25 usaha restoran dan 11 usaha hotel. Khusus di Bidang Usaha Pariwisata pihaknya menekankan

bahwa pengusaha pariwisata agar  mengurangi pemakaian plastik sekali pakai seperti halnya kantong plastik, sedotan plastik, dan styrofoam.

Sosialisasi ini akan dilaksanakan satu minggu kedepan dan selanjutnya akan dilakukan tindakan tegas.

“Yang sudah melaksanakan kami sangat mengapresiasi, dan kami harapkan seluruh pelaku usaha pariwisata agar senantiasa menggunakan

bahan ramah lingkungan dan memasang imbauan di depan toko, restoran atau hotel sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat yang datang,” pungkasnya.

Kendati demikian, pantauan Jawa Pos Radar Bali ini masih banyak yang menggunakan plastik maupun sedotan plastik di restoran kawasan Renon, Denpasar.

Sementara itu, Kadis Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani didampingi Kabid Industri Pariwisata, I Ketut Arya menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata Kota Denpasar secara berkesinambungan terus mendukung upaya pengurangan plastik ini.

Sosialisasi gencar dilaksanakan sehingga mampu memaksimalkan pengurangan sampah plastik di Bumi.

“Besar harapan kami pengurangan sampah plastik ini agar menjadi perhatian kita  bersama, termasuk dunia pariwisata,” jelasnya.

Lebih lanjut Dezire mengatakan bahwa sampah plastik tidak hanya mengganggu kesehatan. Namun juga jadi tantangan bersama lantaran Bali hingga saat ini masih bertumpu pada sektor pariwisata.

“Inilah yang tidak kami inginkan terjadi di Bali, karena sektor perekonomian hingga saat ini masih bertumpu pada pariwisata, dan kalau pariwisata goyah maka segala lini ekonomi Bali juga berpeluang goyah,” paparnya.