DENPASAR – Tahun 2021 mendatang, APBD Denpasar kemungkinan besar akan habis hanya untuk gaji pegawai. Pembangunan infrastruktur di Denpasar juga akan mandek. Bagaimana tidak? belanja modal di Rancangan (KUA) dan (PPAS) Denpasar Tahun Anggaran 2021 sangat kecil. Dibandingkan tahun 2020, belanja modal tahun 2021 terjun bebas, hanya Rp52,78 miliar. Turun 82 persen dibanding anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp288 miliar.
Hal itu terungkap dari sidang paripurna DPRD Denpasar yang digelar secara virtual, Jumat (7/8/2020). Sidang dipimpin Ketua DPRD Denpasar Ngurah Gede, dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota dewan di Gedung DPRD Kota Denpasar. Rapat dihadiri secara virtual oleh Wali Kota Denpasar IB Dharmawijaya Mantra dan sejumlah pejabat lain di Gedung Sewaka Dharma, Denpasar.
Dalam sidang, secara tersirat, APBD Denpasar 2021 masih akan terdampak wabah Covid-19. Buktinya, pendapatan yang dirancang pun masih sangat minimalis. Yakni hanya sebesar Rp1,55 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp635,06 miliar, Pendapatan Transfer (dana perimbangan) Rp857,61 miliar lebih. Dan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dirancang sebesar Rp61,43 miliar lebih.
Bila dibandingkan dengan pendapatan dalam APBD induk tahun 2020, pendapatan yang dirancang tahun 2021 sangat jauh menurun. Tahun 2020, pendapatan dirancang Rp2,21 triliun. Dengan PAD dirancang Rp942 miliar, dana perimbangan Rp909 miliar, dan pendapatan lain-lain Rp363 miliar.
Rai Mantra dalam sidang itu juga menjelaskan, total Belanja Daerah di Tahun 2021 dirancang sebesar Rp1,57 triliun yang terdiri atas Belanja Operasi tahun anggaran 2021 dirancang sebesar Rp1,34 triliub. Sedangkan Belanja Modal dirancang sebesar Rp52,78 miliar lebih. Belanja Tidak terduga sebesar Rp15 miliar, dan Belanja Transfer dirancang sebesar Rp160,26 miliar lebih.
Melihat angka-angka itu, terlihat jelas bahwa tahun 2021 pembangunan di Denpasar akan terlihat stagnan. Dana habis hanya untuk belanja operasi. Yakni belanja rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai. Bila mengacu pada APBD 2020, belanja pegawai saja mencapai Rp931 miliar. Yang terdiri dari gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, insentif pemungutan pajak, dan lain-lain. Angka yang tak jauh berbeda dengan belanja operasi di Rancangan KUA/PPAS 2021 yang hanya Rp1,34 triliun itu. Sedangkan belanja modal yang biasanya dipakai untuk pembangunan infrastruktur, terpangkas hampir habis.
Bila dibandingkan anggaran tahun 2020 pun, belanja yang dirancang di KUA/ PPAS 2021 turun sangat jauh. Pada APBD induk Tahun 2020, belanja masih mencapai Rp2,43 triliun, walau dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2020 yang saat ini sedang dibahas di DPRD Denpasar, telah mengalami penurunan menjadi Rp1,99 triliun. Artinya, belanja Pemkot Denpasar tahun 2021 nanti hampir berkurang Rp1 triliun dibanding APBD induk tahun 2020, atau berkurang setengah triliun jika dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2020.
“Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Belanja Daerah digunakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan Tahun 2021,” jelas Rai Mantra.
Dalam rapat itu, juga disebutkan APBD 2021 dirancang defisit sebesar Rp 20 miliar. Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp25,5 miliar, yang sisanya Rp5 miliar akan dipakai untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp5,5 miliar.
“Sekali lagi, selamat bermusyawarah, dan sudah tentu kami mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai,” ujar Rai Mantra pada sidang tesebut.
Sidang akan dilanjutkan dengan pembahasan di DPRD Denpasar.
