DENPASAR – Diberlakukan peniadaan mudik Lebaran jajaran Kepolisian dan instansi terkait melakukan pemeriksaan
terhadap pemudik yang berlokasi Posko Penyekatan Uma Anyar, simpang TL Uma Anyar, Ubung, Jalan HOS Cokroaminoto, Denpasar.
Senin (10/5) kemarin ada ratusan kendaraan yang diperiksa. Hasilnya ada sebanyak empat orang pemudik putar balik karena tidak memiliki surat keterangan dan juga hasil rapid test antigen.
Kegiatan penyekatan dalam masa pengetatan mudik lebaran 2021 berlangsung dari pukul 11.00 – pukul 12..30 yang dipimpin
oleh Kepala Pos Pam Uma Anyar Iptu Ketut Wardana dan didampingi oleh Padal Posko Sekat Uma Anyar Ipda Wayan Warda.
Hasilnya, tim gabungan telah memeriksa kendaraan roda dua 280 unit, memeriksa kendaraan roda empat 165 unit, kendaraan bus 5 unit, memeriksa truk 40 unit, memeriksa mobil box 90 unit dan pembagian masker 10 pcs.
“Kami minta 4 orang pemudik putar balik karena tidak melengkapi diri dengan surat keterangan (Suket), dan swab antigen. Mereka menggunakan dua unit kendaraan roda empat,” jelas Kasatlantas Polresta Denpasar Kompol Taufan Rizaldi.
Selain melakukan penyekatan mudik, juga digelar sidak protokol kesehatan. Setiap pengendara yang melintas di cek kepatuhannya terhadap penerapan protokol kesehatan.
Selain itu, para pelanggar juga langsung menjalani tes rapid antigen di tempat. “Kami periksa mobil box, karena bisa saja digunakan untuk mengangkut pemudik. Selain itu, juga kami lakukan sidak prokes,” terang Kasatpol PP Kota Denpasar I Dewa Gede Anom Sayoga.
Sidak prokes tersebut berhasil menjaring 13 orang pelanggar dan 7 pelanggar didenda dan 6 orang diberikan sanksi administratif serta push up.
“Tujuh orang kami denda masing-masing Rp100 ribu. Sementara sisanya kami bina,” katanya. Selain itu, juga melakukan rapid antigen kepada pelanggar dan sampel pengendara secara acak.
Ada sebanyak 14 orang di-rapid test dengan hasil negatif. Dalam penertiban prokes ini, petugas berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 46
dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
