DENPASAR – Tidak seperti Jakarta atau Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengisolasi wilayahnya atau menutup beberapa destinasi wisata di daerah tersebut, pilihan serupa tidak terjadi di Bali.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup sejumlah objek vital dan objek wisata selama 14 hari ke depan.
Hal serupa dilakukan Pemprov NTB yang memutuskan menutup tiga gili yakni Gili Meno, Gili Terawangan, dan Gili Air selama dua pekan ke depan.
Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Namun, keputusan tersebut tidak diambil Pemprov Bali.
Kepada awak media di rumah jabatan Gubernur Bali kemarin, Gubernur Koster mengatakan tidak mungkin menerapkan kebijakan lockdown karena kewenangan ada di pemerintah pusat.
“Luar masuk Bali, kami tidak menutup. Bali ini destinasi wisata dunia. Urusan perhubungan kewenangan pemerintah pusat,” ucap Gubernur Koster.
Menurutnya, untuk isolasi wilayah berat urusannya. Apalagi, banyak kebutuhan pokok di Bali didatangkan dari dalam atau luar negeri.
“Jadi, belum ada isolasi wilayah. Itu berat urusannya kalau sampai lock. Bali ini destinasi wisata kalau lock bahaya. Pemerintah pusat saja belum. Masa kita (Bali) lock, tidak mungkin,” pungkasnya.
DENPASAR – Tidak seperti Jakarta atau Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengisolasi wilayahnya atau menutup beberapa destinasi wisata di daerah tersebut, pilihan serupa tidak terjadi di Bali.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup sejumlah objek vital dan objek wisata selama 14 hari ke depan.
Hal serupa dilakukan Pemprov NTB yang memutuskan menutup tiga gili yakni Gili Meno, Gili Terawangan, dan Gili Air selama dua pekan ke depan.
Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Namun, keputusan tersebut tidak diambil Pemprov Bali.
Kepada awak media di rumah jabatan Gubernur Bali kemarin, Gubernur Koster mengatakan tidak mungkin menerapkan kebijakan lockdown karena kewenangan ada di pemerintah pusat.
“Luar masuk Bali, kami tidak menutup. Bali ini destinasi wisata dunia. Urusan perhubungan kewenangan pemerintah pusat,” ucap Gubernur Koster.
Menurutnya, untuk isolasi wilayah berat urusannya. Apalagi, banyak kebutuhan pokok di Bali didatangkan dari dalam atau luar negeri.
“Jadi, belum ada isolasi wilayah. Itu berat urusannya kalau sampai lock. Bali ini destinasi wisata kalau lock bahaya. Pemerintah pusat saja belum. Masa kita (Bali) lock, tidak mungkin,” pungkasnya.
