DENPASAR – Proyek reklamasi Bandara Ngurah Rai untuk perluasan apron jelang perhelatan IMF-World Bank Meeting kini telah mencapai 90 persen pengerjaan.
Namun, proyek reklamasi ini dituding memicu terjadinya abrasi di pesisir pantai di Bali. Protes pun merebak.
Hanya saja, kekhawatiran itu ditepis otoritas Bandara Ngurah Rai. Disinggung mengenai sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kuta terkait dengan proyek reklamasi tersebut,
Co. General Manager Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Sigit Herdiyanto mengklaim, terus melakukan dengan intens.
Apakah proyek reklamasi ini berlindung dibalik kegiatan IMF? Sigit Herdiyanto mengungkapkan, ini adalah tugas negara yang dibebankan kepada Angkasa pura dalam mendukung penyelenggaraan IMF di Indonesia.
“Proyek ini kami diberi tugas oleh negara karena memang dari fasilitas kita tidak mencukupi. Jadi ini harus didukung bersama karena ini kegiatan internasional,” jelas Sigit.
Sementara itu Kepala Humas PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Arie Ahsanurrohim menambahkan, untuk sosialisasi proyek reklamasi ini akan dilakukan dalam dua minggu ke depan.
Namun pemberitahuan sudah dilakukan pada bulan April lalu, dengan melayangkan surat kepada bendesa adat Kuta.
Hanya saja, lantaran masa transisi pemilihan bendesa adat, sehingga disarankan untuk menunggu bendesa terpilih.
“Komunikasi terakhir baik dengan lurah Kuta maupun bendesa, itu menyambut baik komunikasi baik dari adat dan masyarakat juga,” klaimnya.
Pihaknya juga mengakui, bahwa ada tuntutan dari masyarakat lain karena adanya kekhawatiran dampak reklamasi baik dari sisi nelayan dan juga komunitas peselancar terkait arus laut.
Namun, Angkasa Pura telah memberikan jaminan. Karena, kata Arie, salah satu syarat bisa melakukan reklamasi adalah untuk menghidupi penghidupan layak secara berkelanjutan.
“Seperti kompensasi, bantuan. Jadi ketika ada dampak kami siap. Untuk abrasi dari kajian amdal memang ada sedikit. Nanti dari program CSR dan lainnya paling tidak melakukan penataan pantai,” tandasnya.
